Rakyat Menggugat Jilid II: “Uang Banjir” Tak Kunjung Cair, PKL Digusur, Seruan Gulingkan Wali Kota Menggema

CYBERKRIMINAL.COM, LANGSA — Bara kekecewaan publik kembali menyala. Gelombang protes jilid II bertajuk “Rakyat Menggugat” dipastikan akan mengguncang Kota Langsa pada Rabu, 30 April 2026. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan akumulasi kemarahan warga yang menilai pemerintah kota gagal menunaikan tanggung jawabnya.

Massa dijadwalkan berkumpul di Simpang Empat Sungai Pauh pukul 09.30 WIB, sebelum bergerak menuju Kantor Pemerintah Kota Langsa, DPRK Langsa, hingga Pendopo Wali Kota. Agenda mereka tegas: menuntut pencairan dana bantuan banjir yang hingga kini tak kunjung jelas, serta menghentikan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai dilakukan tanpa solusi manusiawi.

Isu yang diusung bukan kaleng-kaleng.

“Uang banjir” yang seharusnya menjadi penopang hidup warga terdampak justru tersandera dalam pusaran birokrasi yang dinilai amburadul. Di saat masyarakat berjuang bangkit dari bencana, pemerintah justru dianggap abai, bahkan terkesan menutup mata.

Tak berhenti di situ, kebijakan penggusuran PKL ikut menyulut amarah. Para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari ruang-ruang publik kini terancam kehilangan mata pencaharian tanpa kejelasan relokasi. Situasi ini mempertegas kesan bahwa kebijakan Pemko tidak berpihak pada rakyat kecil.

Gelombang kritik kian memuncak setelah muncul narasi keras di ruang publik: 

“Gulingkan Wali Kota Langsa”. Tagline lain yang turut viral, “Pemko Langsa bukan milik Wali Kota dan Sekda”, menjadi simbol perlawanan terhadap kepemimpinan yang dinilai semakin jauh dari aspirasi rakyat.

Selain dua tuntutan utama, massa juga akan menyuarakan pentingnya keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang dinilai krusial bagi masyarakat kurang mampu. Ketidakpastian dalam pelayanan kesehatan menjadi daftar panjang kegelisahan warga yang belum terjawab.

Fenomena ini menegaskan satu hal: krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi kian nyata. Jika tuntutan rakyat kembali diabaikan, bukan tidak mungkin legitimasi pemerintah kota akan terus tergerus. Publik kini menunggu—apakah Pemko Langsa mampu menjawab dengan tindakan nyata, atau justru membiarkan kemarahan ini menjelma menjadi gelombang yang lebih besar.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Langsa dan DPRK Langsa belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi maupun tuntutan yang disuarakan massa.

Hendrick Kaperwil Aceh