Jalan Rel Kereta Api Pajak Ikan Disorot: Warganet Tagih Tanggung Jawab Pemkot, Jangan di Buron PKL
CYBERKRIMINAL.COM, KOTA LANGSA – Kondisi Jalan Rel Kereta Api di kawasan Pajak Ikan, Kota Langsa, kembali menjadi sorotan publik. Kerusakan yang terjadi pada jalur yang menjadi salah satu akses vital perekonomian masyarakat tersebut memicu kritik dari sejumlah warga terhadap kinerja Pemerintah Kota Langsa selama setahun masa kepemimpinan Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra.
Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan keluhannya melalui media ini. Ia menilai hingga kini belum terlihat adanya upaya pembenahan signifikan terhadap ruas jalan yang setiap hari digunakan oleh pedagang, pembeli, serta kendaraan distribusi hasil perikanan tersebut.
Menurutnya, Jalan Rel Kereta Api Pajak Ikan merupakan salah satu urat nadi perekonomian Kota Langsa. Kerusakan jalan dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas perdagangan, mulai dari terhambatnya mobilitas truk pengangkut ikan, meningkatnya biaya perawatan kendaraan masyarakat, hingga potensi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Jangan dijadikan buronan para pedagang kaki lima. Buronlah jalan yang rusak. Benahi struktur dan infrastruktur yang benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Langsa,” ujar warga tersebut.
Kritik yang berkembang di tengah masyarakat juga merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan jalan kabupaten/kota merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Seorang pedagang kaki lima yang beraktivitas di kawasan tersebut mengaku berharap adanya langkah konkret dari Pemerintah Kota Langsa untuk memperbaiki kondisi jalan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan keselamatan pengguna jalan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata, bukan sekadar seremonial. Infrastruktur yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi perhatian pemerintah,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan pada Kamis (11/6/2026), Tim Investigasi cyberkriminal.com mengaku belum memperoleh keterangan resmi dari Wali Kota Langsa maupun pihak terkait mengenai kondisi jalan tersebut dan rencana penanganannya.
Sebagai bentuk penerapan prinsip jurnalistik yang berimbang, redaksi tetap membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini guna memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun informasi tambahan terkait persoalan yang disampaikan masyarakat.
(Tim Investigasi – Hendrik)
