Di Era Digital, Kuli Tinta Dinilai Terjebak Jadi Mitra Seremonial Pemerintah
CYBERKRIMINAL.COM, LANGSA — Di tengah derasnya arus globalisasi digital, peran insan pers kembali menjadi sorotan tajam. Sejumlah kalangan menilai sebagian “kuli tinta” mulai kehilangan marwah independensinya karena lebih sibuk mengangkat citra pejabat dibanding mengawal persoalan riil masyarakat yang terus berteriak mencari perhatian.
Fenomena itu disebut semakin terlihat dalam pola pemberitaan yang didominasi agenda seremonial pemerintah. Hampir setiap rilis kegiatan yang dikirim melalui jalur Kominfo rutin masuk ke meja redaksi untuk dipublikasikan. Namun di balik derasnya distribusi informasi tersebut, muncul kritik bahwa sebagian media perlahan terjebak menjadi mitra pencitraan pemerintah, bukan lagi pengawas kebijakan publik.
Ironisnya, ketika masyarakat menyuarakan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari pelayanan publik, bantuan sosial, hingga persoalan ekonomi warga kecil, gaungnya justru kalah oleh pemberitaan seremoni, kunjungan pejabat, hingga agenda formalitas yang dinilai minim substansi.
Seorang pengamat media di Kota Langsa menilai kondisi itu menjadi sinyal bahaya bagi independensi pers. Menurutnya, fungsi kontrol sosial yang seharusnya menjadi ruh utama jurnalisme perlahan mengalami pelemahan.
“Pers seharusnya berdiri di tengah masyarakat sebagai pengawas kekuasaan, bukan hanya menjadi pengeras suara pencitraan. Ketika kritik mulai redup dan berita seremonial lebih dominan, maka publik patut bertanya: untuk siapa media bekerja?” ujarnya.
Ia juga menyoroti pola distribusi rilis pemerintah yang dinilai tidak sehat bagi ekosistem informasi publik. Berdasarkan data yang beredar di lapangan, puluhan rilis kegiatan yang dikirim melalui proses Kominfo hanya sebagian kecil yang benar-benar terealisasi menjadi pemberitaan. Dari jumlah tersebut, disebut hanya sekitar 10 rilis yang dipublikasikan, sementara sisanya masih menunggu kepastian terkait keabsahan dan keputusan dari Pemerintah Kota Langsa.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai arah jurnalisme di era digital. Apakah insan pers masih menjalankan perannya sebagai penyeimbang informasi dan pengontrol kekuasaan, atau justru perlahan berubah menjadi corong seremonial yang kehilangan keberpihakan terhadap suara rakyat.
Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan bahwa independensi media menjadi pondasi utama demokrasi. Ketika media terlalu dekat dengan kekuasaan, maka ruang kritik berpotensi menyempit dan masyarakat kehilangan saluran kontrol terhadap kebijakan publik.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari berbagai pihak terkait kritik yang berkembang tersebut. Namun, pengamat menegaskan ruang klarifikasi tetap terbuka demi menjaga keseimbangan dan objektivitas pemberitaan ke depan.
Penulis: Hendrik
