Bantuan Tahap I Cair di Langsa, Publik Desak Kejelasan Jadup Pascabanjir: Data Penerima Disorot Diduga Masih Orang yang Sama
CYBERKRIMINAL.COM, KOTA LANGSA — Penyaluran bantuan Stimulan Ekonomi Plus dan bantuan perabotan Tahap I dari Kementerian Sosial RI di Kota Langsa mulai direalisasikan dan kini menjadi perhatian publik. Sebanyak 1.307 kepala keluarga (KK) menerima bantuan tersebut melalui Kantor Pos Kota Langsa pada Selasa (26/5/2026).
Setiap keluarga penerima memperoleh bantuan Stimulan Ekonomi sebesar Rp5 juta serta bantuan perabotan senilai Rp3 juta, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp8 juta per KK. Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan pascabanjir yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Kota Langsa.
Meski pencairan tahap pertama telah berjalan, muncul berbagai sorotan dari masyarakat terkait mekanisme pendataan dan pemerataan penerima bantuan. Sejumlah warga mempertanyakan validitas data penerima yang dinilai masih didominasi nama-nama lama atau penerima yang disebut-sebut berulang kali mendapatkan bantuan.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa penerimanya terkesan masih orang yang sama. Sementara masih ada korban lain yang merasa belum tersentuh bantuan,” ujar salah seorang warga kepada tim investigasi.
Selain persoalan data penerima, masyarakat juga menyoroti belum cairnya bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang dinilai jauh lebih mendesak untuk memenuhi kebutuhan dasar korban banjir sehari-hari. Warga menilai pemerintah perlu segera memberikan kepastian terkait pencairan Jadup Tahap II agar keresahan di tengah masyarakat tidak semakin meluas.
“Jadup seharusnya menjadi prioritas utama karena menyangkut kebutuhan makan dan kebutuhan harian masyarakat terdampak. Sementara bantuan rumah rusak ringan, sedang, hingga berat juga belum tuntas sampai sekarang,” ungkap warga lainnya.
Desakan publik kini mengarah pada perlunya transparansi dan penjelasan resmi dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Langsa terkait proses pencairan lanjutan bantuan pascabanjir tersebut. Masyarakat mempertanyakan apakah keterlambatan terjadi akibat persoalan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, atau adanya hambatan administratif lain dalam proses penyaluran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Langsa, mengenai kepastian pencairan bantuan Jadup bagi korban terdampak banjir.
Masyarakat berharap seluruh proses penyaluran bantuan berikutnya dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan transparan guna menghindari polemik serta menjaga kepercayaan publik di tengah proses pemulihan pascabencana.
Sementara itu, tim investigasi masih terus menunggu informasi lanjutan dari pihak-pihak terkait guna memperoleh keberimbangan data dan memastikan akurasi pemberitaan selanjutnya.
Tim Redaksi Cyberkriminal.com
Hendrik
