Warga Mengamuk Tuntut Keadilan Bantuan Banjir, Wali Kota Langsa “menghilang” Di Tengah Krisis
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan, Aprizal Rozi, berlangsung panas meski diklaim damai. Dengan suara lantang dan emosi yang tak terbendung, Rozi menegaskan bahwa masyarakat sudah muak dengan janji kosong.
“Kami datang ke sini hanya dengan satu tujuan: ingin uang banjir! Kami tidak mau lagi janji-janji!” teriaknya, disambut sorakan massa.
Nyanyian “suara uang banjir” menggema di halaman kantor wali kota, menjadi simbol kekecewaan yang telah lama terpendam. Massa menilai distribusi bantuan bagi korban banjir terkesan pilih kasih dan jauh dari kata transparan.
Di hadapan massa, Sekretaris Daerah Suhartini yang juga menjabat Ketua Satgas Bencana, mencoba meredam situasi. Didampingi sejumlah pejabat seperti Plt Dinas Sosial, Kasat Pol PP, dan Plt BPBD, ia menjelaskan bahwa proses pendataan telah dilakukan berjenjang dari desa hingga kota.
Namun penjelasan tersebut tak cukup meredakan amarah publik. Massa justru menilai birokrasi berbelit menjadi dalih klasik yang terus diulang tanpa solusi nyata.
Rozi bahkan secara tegas menolak pendekatan kompromi.
“Saya tidak akan duduk ngopi dengan Sekda. Kami datang untuk kejelasan, bukan basa-basi!” tegasnya.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Langsa dan Satpol PP guna menghindari eskalasi yang lebih luas. Meski situasi tetap terkendali, tensi di lapangan terasa tajam dan penuh tekanan.
Namun, yang paling menyita perhatian sekaligus memantik kecurigaan publik adalah ketidakhadiran sosok kunci: Wali Kota Langsa. Di tengah krisis dan tuntutan rakyatnya sendiri, orang nomor satu di kota tersebut justru tak terlihat batang hidungnya.
Ketiadaan ini memunculkan pertanyaan keras di tengah masyarakat: di mana pemimpin saat rakyatnya menjerit?
Sorotan tajam pun mengarah pada kepemimpinan daerah yang dinilai abai di saat genting. Ketika warga berjuang menuntut hak, absennya wali kota justru mempertegas kesan adanya jarak antara penguasa dan realita di lapangan.
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi, ini adalah sinyal keras bahwa kepercayaan publik sedang berada di titik kritis.
Pewarta: Hendrik (Kaperwil Aceh)
