Bantuan Bencana Banjir langsa, Warga Tempati Rumah Kontrak Diduga Terima Bantuan , Memicu Konflik Masyarakat Lainnya.
CYBERKRIMINAL.COM, KOTA LANGSA - Bedasarkan informasi yang diperoleh media ini Salah Seorang sumber mengungkap kan bahwa salah satu warga Gampong Sidorejo Gang Sentral kecamatan Langsa lama pada minggu (29/3/2026)
"juga menjelaskan kepada media ini, bahwa seorang warga berdomisili gampong Sidorejo diduga telah menerima bantuan pascabanjir perbaikan rumah rusak ringan, sementara penerima bantuan tersebut menempati rumah kontrakkan (Sewa), dalam ketentuannya Sesuai komitmen pemerintah kota Langsa, yang menempati rumah kontrakan tidak berhak untuk menerima bantuan pada bencana banjir tersebut.
Diduga sebuah kasus penyimpangan penyaluran bantuan pascabanjir di kota Langsa yaitu di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, telah memicu perhatian publik dan membuat warga menjadi geram terkesan pemerintah kota Langsa melakukan tebang pilih "ada apa" dan ini perlu di tinjau kembali oleh tim Verifikasi yang terbuka secara luas.
Pemerintah Kota Langsa sebelumnya telah menegaskan bahwa warga yang menempati rumah kontrakan tidak berhak mendapatkan menerima rumah Rusak ringan atas bantuan pascabanjir. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru berbeda.
Publik mempertanyakan kerja tim verifikasi atau kompilator di lapangan yang diduga tidak melakukan tugasnya dengan baik. sehingga ada kesalahan teknis sehingga merugikan warga yang seharusnya hak menerima bantuan itu.
Publik juga mempertanyakan, kenapa tim BPBD atau BNPB tidak menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat? Apakah mereka tidak tahu aturan atau sengaja melanggar ketentuan yang berlaku..." tanya sumber tersebut.
Publik juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penyaluran bantuan pascabanjir. "Tidak ada kejelasan tentang proses verifikasi dan penyaluran bantuan. Apakah bantuan ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan?" tambah sumber tersebut.
Desakan publik mengarahkan kepada kebijakan Pemerintah Kota Langsa untuk melakukan evaluasi ulang dan memastikan penyaluran bantuan pascabanjir tepat sasaran. "Jangan biarkan bantuan ini menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Pastikan bantuan ini diterima oleh yang benar-benar membutuhkan," tegas sumber tersebut.
Pihak terkait diminta untuk memastikan pendataan ulang penyaluran bantuan pascabanjir dan melakukan investigasi terhadap tim verifikasi atau kompilator di lapangan jangan menerima data tidak sesuai ketentuan , sehingga dapat memicu konflik ditengah masyarakat luas. disamping itu Pemerintah Kota Langsa harus bertindak cepat untuk menyelesaikan kasus ini dan memastikan bahwa bantuan pascabanjir disalurkan dengan benar.
"Kami menuntut keadilan dan transparansi dalam penyaluran bantuan pascabanjir. Jangan ada lagi penyimpangan dan penyelewengan," tutup sumber tersebut.
Sehingga berita ini diturunkan oleh wartawan Cyberkriminal dan belum menerima keterangan resmi dari pihak manapun dan berkomitmen untuk membuka pintu ruang klarifikasi agar skandal berita ini menemukan keberimbangan selanjutnya, dan memberikan informasi terbaru
Pewarta : Hendrick, ( kaperwil Aceh )
