Pemerhati sosial Mempertanyakan Penyaluran Tahap ll Hingga Muncul Reaksi Keras.
CYBERKRIMINAL.COM, KOTA LANGSA - Beredarnya berita tentang penyaluran bantuan banjir tahap II di Kota Langsa memicu reaksi sorotan tajam dari publik. Masyarakat mempertanyakan tentang penyaluran bantuan tersebut, mengingat penyaluran bantuan rumah rusak ringan tahap I saja belum menyeluruh dan merata hingga saat ini.
Salah satu masyarakat Kota Langsa yang juga merupakan pemerhati sosial, menyikapi bahwa bantuan banjir ini diduga adanya tebang pilih dalam melakukan verifikasi di lapangan sehingga masyarakat yang benar-benar terdampak belum menerima bantuan tersebut.. " Ucap seorang pemerhati sosial, menyampaikan lewat media ini.
"Dari akibat verifikasi di lapangan yang diduga tebang pilih, timbulnya kesenjangan di antara si penerima dengan yang tidak menerima bantuan tersebut. Sehingga memicu reaksi konflik di tengah masyarakat luas," kata pemerhati sosial Kota Langsa yang tidak mau identitasnya disebutkan lewat media, pada 1/4/2026.
Reaksi pemerhati sosial juga mempertanyakan tentang transparansi penyaluran bantuan banjir tahap II. "Bagaimana bisa memasuki tahap berikutnya jika tahap I saja belum selesai? Ini menunjukkan bahwa ada dugaan tidak serius dalam menangani masalah banjir dalam pendataan. tambahnya.
Publik menuntut kejelasan tentang pendataan yang dilakukan oleh tim verifikasi atau kompilator untuk melakukan evaluasi ulang dan transparansi dalam penyaluran bantuan banjir. "Kami menuntut agar bantuan ini disalurkan dengan adil dan merata, tidak ada tebang pilih," tegas seorang pemerhati sosial. diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan tentang penyaluran bantuan banjir tahap II ini.
Yang menjadi ironisnya, setelah berita kritikan muncul diruang publik, munculnya lida lida menjulur seolah olah tidak ada masalah yang terjadi ditengah masyarakat luas, terkait bantuan banjir.
Wartawan Cyberkriminal akan terus memantau perkembangan kasus ini sehingga berita ini diturunkan dan belum menerima keterangan resmi dari pihak Tim verifikasi atau kompilator maupun pihak BNPB dan BPBD terkait.
Pemerhati sosial akan terus menuntut transparansi dalam penyaluran bantuan tersebut ' tutup pemerhati sosial tersebut.
Hendrick
