Komisi V DPR Minta Kementerian PU Rampungkan Pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi Bali
CYBERKRIMINAL.COM, JAKARTA - Komisi V DPR RI menyoroti kondisi pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi dan penanganan abrasi pantai di Bali menjadi sorotan DPR. Pemerintah diminta bergerak cepat agar infrastruktur tidak memicu masalah baru.
Hal ini, diungkapkan oleh Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Rabu (8/4/2026).
DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dan terukur.
Jika tidak, permasalahan infrastruktur dan lingkungan dapat menggerus daya saing pariwisata Bali di tingkat global.
Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya menilai ketidakjelasan kemajuan proyek berpotensi menghambat upaya mengurai kemacetan di Pulau Dewata.
"Kami mohon Kementerian PU betul-betul memperhatikan jalur calon tol Gilimanuk–Mengwi, terutama kejelasan timeline-nya. Jangan sampai sudah ada penlok, tapi proyeknya tidak berjalan," ujarnya.
Danang mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pengalaman di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana proyek sempat terhenti karena masalah desain meskipun penetapan lokasi telah dilakukan.
Menurutnya, kondisi Bali yang memiliki keterbatasan ruang membuat pelebaran jalan sulit dilakukan. Oleh karena itu, pembangunan tol menjadi solusi strategi yang harus segera direalisasikan.
Selain tol, DPR juga menyoroti penanganan abrasi pantai yang dinilai belum efektif. Metode pengisian pasir yang selama ini dilakukan disebut mudah tergerus kembali.
“Pasir yang sudah terisi malah hilang lagi. Ini perlu dievaluasi, sejauh mana efektivitasnya dalam menahan abrasi,” kata Danang.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Pantai Kuta, tepatnya di depan Hard Rock, di mana abrasi disebut telah mencapai kawasan pejalan kaki dan mengancam fasilitas umum.
Danang juga menekankan pentingnya transportasi transportasi di Bali. Berbagai proyek seperti taksi air, jalan tol, hingga rencana LRT atau MRT harus dirancang secara terpadu.
Menurutnya, tanpa perencanaan komprehensif, proyek-proyek berisiko tersebut berjalan sendiri-sendiri tanpa memberikan dampak optimal bagi mobilitas wisatawan.
“Kami meminta adanya kajian komprehensif soal transportasi transportasi, khususnya dari Bandara Ngurah Rai ke destinasi wisata. Ini penting agar tidak tambal sulam,” tegasnya.
(***)
