Jangan Bersembunyi di Balik Tembok Kebisuan: Massa Menggugat, Dimana Walikota dan Wakil?
CYBERKRIMINAL.COM, KOTA LANGSA
Gelombang kemarahan publik pecah. Puluhan elemen masyarakat Kota Langsa tumpah ruah mendatangi Gedung Walikota, Kamis (2/4/2026), dalam sebuah aksi demonstrasi yang bukan sekadar seremonial, melainkan jeritan keras menuntut keadilan atas penyaluran bantuan pascabanjir yang dinilai timpang dan sarat ketidakjelasan.
Di tengah panasnya suasana, suara massa menggema tanpa kompromi. “Langsa bukan dinasti! Jangan diperlakukan seperti zaman kerajaan!” teriak lantang Aprizal Rozi, koordinator lapangan, yang memimpin barisan aksi. Pernyataan itu bukan sekadar retorika, ia menjadi simbol kemarahan kolektif terhadap dugaan praktik ketidakadilan yang mencederai rasa kemanusiaan warga terdampak.
Aspirasi yang dibawa massa bukan tanpa dasar. Mereka datang tanpa bayaran, tanpa kepentingan tersembunyi—hanya satu tuntutan: keadilan distribusi bantuan. “Kami datang tidak dibayar, kami hanya ingin hak kami—uang banjir dibagikan merata!” seru Rozi, disambut riuh sorakan massa yang semakin tak terbendung.
Namun, di tengah gelombang tuntutan itu, publik justru dihadapkan pada satu pertanyaan besar: ke mana pemimpin mereka? Ketiadaan Walikota dan Wakil Walikota Langsa di tengah situasi genting ini memantik kritik tajam. Sejumlah pemerhati sosial menilai sikap tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat.
“Seorang pemimpin tidak seharusnya bersembunyi di balik tembok kekuasaan saat rakyatnya menjerit. Ini bukan hanya soal kehadiran fisik, tapi soal tanggung jawab moral,” tegas seorang pemerhati, mengungkapkan kekecewaan yang kini meluas di tengah masyarakat.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP itu tetap terkendali. Massa mengklaim demonstrasi berjalan damai, meski tensi emosi terus meninggi dalam setiap orasi yang dilontarkan. Teriakan “keadilan” menjadi kata kunci yang berulang-ulang menggema di depan kantor Walikota—seolah menampar sunyi yang menyelimuti gedung pemerintahan tersebut.
Ironisnya, di balik klaim keterbukaan Pemerintah Kota Langsa dalam menerima aspirasi, realitas di lapangan justru memperlihatkan jurang komunikasi yang menganga. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Dugaan kuat pun mencuat, bahwa proses pendataan korban banjir belum memenuhi ketentuan yang semestinya, meski warga telah menyerahkan data melalui mekanisme desa.
Situasi ini bukan lagi sekadar persoalan administratif. Ini adalah soal kepercayaan publik yang mulai retak. Ketika bantuan tak kunjung merata, dan pemimpin tak tampak di hadapan rakyatnya, maka yang tersisa hanyalah kekecewaan—yang perlahan berubah menjadi perlawanan.
Massa memastikan, ini bukan akhir. Gelombang aksi akan terus bergulir hingga keadilan benar-benar ditegakkan.
“Kami akan terus berjuang sampai hak kami diberikan secara adil!” tegas Aprizal Rozi.
Berita ini menjadi penanda: ketika suara rakyat diabaikan, jalanan akan menjadi panggung utama untuk menagih janji kekuasaan.
Pewarta: Hendrick (Kaperwil Aceh)
