Rehap Pustu Alue Sentang Dinilai Langgar UU KIP, Publik Pertanyakan Transparansi Anggaran, Dinkes di Minta Segera Turun Tangan
CYBERKRIMINAL.COM, ACEH TIMUR - Pekerjaan rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Gampong Alue Sentang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi sorotan tajam publik.
Bukan karena bangunannya megah, melainkan karena proyek tersebut berjalan layaknya proyek siluman. Tanpa plang proyek, tanpa papan informasi, tanpa kejelasan anggaran.
Pantauan awak media di lokasi, Kamis (12/11/2026) pukul 12.22 WIB, di Dusun Rukun, Alue Sentang, tidak ditemukan satu pun papan informasi proyek di sekitar bangunan. Padahal, pekerjaan sudah berjalan.
Justru menimbulkan tanda tanya besar bagi publik," tegas seorang masyarakat Alue Sentang yang meminta namanya tidak ditulis karena khawatir diintimidasi.
Pertanyaan warga itu bukan tanpa dasar. Dalam setiap proyek pemerintah, plang proyek adalah kewajiban mutlak, bukan sekadar pelengkap.
Tidak adanya plang proyek dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam UU tersebut ditegaskan, setiap badan publik wajib membuka informasi tentang penggunaan anggaran negara. Dokumen kontrak, nilai anggaran, nama pelaksana, dan waktu pelaksanaan adalah informasi publik yang wajib diketahui masyarakat.
Kalau plang tidak dipasang, itu artinya publik sengaja dibuat buta. Kami tidak bisa mengawasi. Ini sudah masuk kategori maladministrasi, yakni tidak memberikan pelayanan informasi yang seharusnya diberikan," ujar warga lainnya.
Publik mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur selaku penanggung jawab kegiatan untuk tidak tutup mata.
"Kami meminta Dinas Kesehatan Aceh Timur dapat melakukan peninjauan kembali terhadap pekerjaan tersebut. Periksa, apakah pekerjaan ini sudah sesuai spesifikasi standar pekerjaan atau dikerjakan asal jadi?" tuntut warga.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dan pihak pelaksana pekerjaan terkait tidak adanya plang proyek dan dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tersebut.
Namun, hingga kini belum ada jawaban resmi dari pihak terkait lainnya.
Publik berharap, Dinas Kesehatan tidak hanya menjadi penonton. Jika terbukti pekerjaan menyimpang dari kontrak, maka wajib dilakukan teguran, penghentian, hingga pemutusan kontrak sesuai Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Jika tidak ada penindakan, publik tidak segan melaporkan dugaan maladministrasi dan pelanggaran keterbukaan informasi ini ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh dan Komisi Informasi.
Untuk menjaga akurasi pemberitaan yang berimbang dan objektif, awak media memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak terkait lainnya , sehingga berita ini diterbitkan.
Hendrik
