Antrean Biosolar di SPBU KM 15 Balikpapan Makin Meluber, Sopir Minta Kebijakan Pengalihan DT Beban di Bawah 10 Ton Ditinjau Ulang
CYBERKRIMINAL.COM, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR — Antrean kendaraan pengangkut barang untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Biosolar, kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut terlihat di SPBU KM 15 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (2/9/2026), dengan antrean kendaraan yang tampak semakin panjang dan meluber.
Sejumlah sopir truk mengeluhkan panjangnya antrean yang dinilai justru semakin parah setelah adanya kebijakan pengalihan kendaraan Diesel Truck (DT) dengan beban angkutan di bawah 10 ton untuk melakukan pengisian BBM di SPBU KM 15.
Salah seorang sopir truk, Rohim, saat ditemui dan ditanya mengenai penyebab semakin panjangnya antrean di SPBU KM 15, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena kondisi di lapangan dinilai berbeda dengan yang diharapkan.
Menurut Rohim, penerapan aturan ganjil-genap pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik apabila tujuannya untuk mengurai kepadatan antrean. Namun, ia menilai pengalihan seluruh kendaraan DT dengan beban di bawah 10 ton ke satu titik pengisian justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
«“Kalau masalah ganjil-genap ini sangat bagus. Siapa tahu dengan peraturan baru bisa mengurangi panjangnya antrean. Namun, yang kami sayangkan dan kami anggap kurang tepat adalah aturan yang mengharuskan mobil DT dengan beban di bawah 10 ton harus di satu titik, yaitu di KM 15. Alhasil, antrean di SPBU KM 15 menjadi semakin membludak dan panjang, sehingga durasi kami mengantri malah menjadi lebih lama,” ujar Rohim.»
Ia juga mempertanyakan alasan diberlakukannya pengalihan kendaraan tersebut. Menurutnya, jumlah kendaraan angkutan dengan beban di bawah 10 ton di Balikpapan cukup banyak, bahkan diperkirakan mencapai lebih dari seribu unit. Sementara kendaraan DT dengan beban di atas 10 ton disebut hanya berjumlah ratusan unit.
“Ini yang sangat disayangkan. Kenapa harus ada pengalihan kendaraan seperti sekarang? Padahal di Balikpapan, kendaraan dengan beban angkutan di bawah 10 ton ada seribu unit lebih, sedangkan DT dengan beban di atas 10 ton hanya ratusan,” katanya.
Rohim berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.
“Harapan kami, tolong kebijakan ini ditinjau ulang dan direvisi, karena kenyataannya di lapangan tidak seperti yang dipikirkan. Kasihan nasib kami para sopir angkutan kota,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan antrean BBM tidak dibiarkan berlarut-larut sehingga memunculkan kembali wacana aksi dari kalangan sopir.
“Jangan sampai teman-teman ada ajakan turun aksi kembali seperti waktu itu. Kalau itu terjadi, persoalan ini malah bisa semakin berlarut-larut tanpa ada solusi yang tepat,” tutur Rohim.
Para sopir angkutan berharap pemerintah dapat segera mengkaji kembali mekanisme distribusi dan titik pengisian Biosolar bagi kendaraan angkutan barang. Mereka menginginkan sistem yang memberikan pilihan kepada kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga beban antrean tidak terkonsentrasi pada satu SPBU.
“Kami sebagai sopir angkutan kota berharap secepatnya kebijakan ini diberlakukan seperti biasa. Yang mau antre di SPBU KM 13 silakan, yang mau di KM 15 juga silakan,” pungkasnya.
Kondisi antrean di SPBU KM 15 tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dan pihak terkait agar kebijakan pengaturan pengisian BBM bersubsidi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga efektif mengurai antrean serta memberikan kepastian pelayanan bagi para pelaku angkutan di lapangan.
Rohin
