Rabat Beton Tanpa Papan Informasi di Seuneubok Baru, Publik Pertanyakan Transparansi Pekerjaan Aspriasi DPRA, Diduga pekerjaan Siluman
CYBERKRIMINAL.COM, ACEH TAMIANG - Pekerjaan rabat beton di Kampung Seuneubok Baru, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, menjadi sorotan publik setelah tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi pekerjaan tersebut dan patut diduga pekerjaan siluman.
Berdasarkan pantauan tim media di lokasi, pekerjaan tersebut terpantau sedang berjalan. Namun, di sekitar lokasi tidak terlihat papan informasi yang memuat nama pekerjaan, nilai kontrak, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan nama penyedia jasa.
Untuk memastikan sumber dan status pekerjaan tersebut, tim media melakukan konfirmasi kepada Datok Penghulu Seuneubok Baru dan masyarakat setempat, menurut keterangan dari salah satu pekerja menjelaskan volume sepanjang 200 meter persegi
Keduanya menyampaikan keterangan yang sama, bahwa pekerjaan tersebut berasal dari aspirasi dewan DPRA ( Provinsi Aceh ) yang bersumber dari Provinsi Aceh.
"Keterangan serupa juga disampaikan oleh para pekerja yang berada di lokasi saat ditemui tim media.
Tim media kemudian melakukan penelusuran lebih dalam. Hingga berita ini diturunkan, tim media belum memperoleh dokumen resmi berupa kontrak kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), maupun dokumen perencanaan lainnya yang dapat menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut bersumber dari anggaran mana dan masih tanda tanya PJblik.
Tidak terpasangnya papan informasi proyek dinilai belum memenuhi kewajiban transparansi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibiayai uang negara.
Kewajiban pemasangan papan informasi proyek diatur dalam kontrak kerja dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
Di sisi lain, masyarakat berhak mengetahui informasi atas pekerjaan yang dibiayai uang negara,
sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Atas kondisi tersebut, publik meminta kepada pihak yang berwenang, baik Pemerintah Provinsi Aceh maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pekerjaan tersebut.
Publik meminta kejelasan mengenai sumber dana, dinas pelaksana kegiatan, nilai kontrak, dan volume pekerjaan, agar tidak menimbulkan dugaan di tengah masyarakat.
Untuk menjaga akurasi, keberimbangan, dan objektivitas pemberitaan, tim media membuka ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait, termasuk Datok Penghulu Seuneubok Baru, dinas terkait di Pemerintah Provinsi Aceh, dan pihak pelaksana pekerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, hak jawab tersebut masih terbuka dan akan dimuat secara proporsional apabila telah diterima tim media. Hingga sampai berita ini diterbitkan pada Senin 16/11/2026)
Hendrik
