BREAKING NEWS

Rabat Beton Aspriasi DPRA Provinsi Aceh dari Partai Golkar, di Seuneubok Baro Dipertanyakan Tanpa Papan Informasi Proyek

CYBERKRIMINAL.COM, ACEH TAMIANG.
Pekerjaan rabat beton di Kampung Seuneubok Baro  , Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, menjadi sorotan publik setelah tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.


Pada hari Senin tanggal 16 /11/2026) tim telah melakukan penelusuran kelokasi pekerjaan rabat beton yang berbeda di kampung Seuneubok Baro. yang menjadi mirisnya para pekerja diduga tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri maupun K3.


Berdasarkan pantauan tim media di lokasi, pekerjaan tersebut terpantau sedang berjalan. Sejumlah pekerja terlihat sedang melakukan pengecoran dengan menggunakan mesin molen, di atas anyaman besi yang telah digelar di badan jalan.


Namun, di sekitar lokasi pekerjaan, tidak terlihat papan informasi proyek yang memuat nama pekerjaan, nilai kontrak, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan nama penyedia jasa.
Untuk memastikan sumber pekerjaan tersebut, tim media melakukan konfirmasi kepada Datok Penghulu Seuneubok Baro ,lewat kontak via seluler justru Datok menyatakan bahwa pekerjaan tersebut berasal dari aspriasi dewan DPRA Provinsi Aceh dari partai Golkar.


Menurut keterangan Datok JN " pekerjaan tersebut berasal dari aspirasi Muhammad Rizky, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Provinsi Aceh dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan 7 yang meliputi Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.


Keterangan tersebut juga diperkuat dengan foto yang diunggah Datok Junaidi melalui status WhatsApp-nya, yang memperlihatkan dirinya sedang memantau langsung pekerjaan rabat beton tersebut di lokasi.


Dalam foto tersebut, terlihat aktivitas pekerjaan yang sedang berjalan, namun tidak terlihat papan informasi proyek di sekitar lokasi.


Tim media kemudian melakukan penelusuran lebih dalam. Hingga berita ini diturunkan, tim media belum memperoleh dokumen resmi berupa kontrak kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), maupun dokumen perencanaan lainnya yang dapat menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).


Tidak terpasangnya papan informasi proyek dinilai belum memenuhi kewajiban transparansi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibiayai uang negara.



Kewajiban pemasangan papan informasi proyek diatur dalam kontrak kerja dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.


Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh pekerjaan konstruksi yang dibiayai uang negara, termasuk pekerjaan yang berasal dari usulan atau aspirasi anggota dewan.


Di sisi lain, masyarakat berhak mengetahui informasi atas pekerjaan yang dibiayai uang negara, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Atas kondisi tersebut, publik meminta kepada pihak yang berwenang, baik Pemerintah Provinsi Aceh maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pekerjaan tersebut.



Publik meminta kejelasan mengenai sumber dana, dinas pelaksana kegiatan, nilai kontrak, dan volume pekerjaan, agar tidak menimbulkan dugaan di tengah masyarakat.
Untuk menjaga akurasi, keberimbangan, dan objektivitas pemberitaan, tim media membuka ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait, termasuk Datok Penghulu Seuneubok Baru, JN , Muhammad Rizky selaku anggota DPRA Provinsi Aceh dari Partai Golkar, dinas terkait di Pemerintah Provinsi Aceh, dan pihak pelaksana pekerjaan.


Hingga berita ini diturunkan, hak jawab tersebut masih terbuka dan akan dimuat secara proporsional apabila telah diterima tim media keterangan secara resmi dan terbuka, hingga berita ini diterbitkan kembali pada Selasa 17/11/2026)

Hendrik.
KABAR NASIONAL
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image