BREAKING NEWS

Proses Penjaringan Diduga Cacat Hukum, Penempatan Calon Keuchik Alue Gadeng dua Terancam Dibatalkan, Maka Harus di Ulang Kembali

CYBERKRIMINAL.COM, ACEH TIMUR - Proses penjaringan Pemilihan Keuchik di Kampung Alue Gadeng Dua kecamatan Biren Beyuen kabupaten Aceh Timur diduga cacat hukum karena Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) melakukan pungutan tanpa dasar kepada para calon.


Dengan adanya dugaan tersebut, Keputusan Penetapan Calon yang diterbitkan oleh pihak P2K dapat dibatalkan dan tahapan pemilihan harus diulang sesuai ketentuan yang berlaku.


Publik pun mendesak agar proses tersebut segera ditinjau ulang secara terbuka dan tidak dibiarkan berjalan seolah-olah tidak terjadi pelanggaran.


Desakan itu muncul setelah ditemukan hasil konfirmasi pihak media kepada Ketua P2K Kampung Alue Gadeng Dua, Andri, yang juga mengakui hal tersebut.


Saat dikonfirmasi, Andri membenarkan adanya pungutan biaya pendaftaran sebesar Rp 7.500.000 kepada masing-masing calon Keuchik.


Pengakuan tersebut semakin diperkuat dengan bukti yang diperoleh tim media di lapangan.


Tim media juga telah memperoleh bukti kwitansi biaya administrasi untuk biaya tersebut per calon Keuchik sebesar Rp 7.500.000.

Kwitansi pertama tertanggal 10 Oktober 2026 atas nama Bapak Zulsani. 


Kwitansi kedua tertanggal 11 Oktober 2026 atas nama Bapak Suparsum. Total pungutan dari kedua calon tersebut mencapai Rp 15.000.000.

Kedua kwitansi tersebut ditandatangani oleh Ketua P2K dan disaksikan oleh dua orang saksi.


Tidak hanya itu tim juga  sebelumnya telah melakuka komfirmasi  mengenai Panitia pelaksana pemilihan Keuchik yang diselenggarakan oleh pihak pelaksana ketua P2K ,Andri , pada tanggal 19 November 2026 di sebuah kantor Keuchik sekira pukul 13, 15 wib,  dan ketua P2K juga menjelaskan bahwa berjalan pemilihan Keuchik ini juga memakai anggaran desa dengan senilai 15.000.000 juta untuk pelaksana pemilihan Keuchik.


Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, setiap pelaksanaan pemilihan tidak dibolehkan untuk memungut biaya apapun terhadap calon.


Dalam aturan tersebut, pemilihan Keuchik harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Biaya pemilihan dibebankan kepada Anggaran Desa, bukan kepada kantong calon.


Fakta adanya pungutan tersebut, ditambah dengan pengakuan Ketua P2K, mengindikasikan proses penjaringan di Kampung Alue Gadeng Dua tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.


Jika proses awalnya sudah cacat, maka hasil penetapan calon yang lahir dari proses tersebut patut untuk dipertanyakan keabsahannya.


Hingga berita ini ditayangkan, pihak P2K Kampung Alue Gadeng Dua belum memberikan klarifikasi lanjutan terkait dasar hukum pungutan tersebut.


Tim media  juga telah melakukan upaya konfirmasi kepada Camat setempat sebagai pengawas pemilihan sesuai Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Camat menyampaikan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada P2K.


Redaksi masih membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,  untuk disampaikan secara proporsional dan akan dimuat pada pemberitaan selanjutnya.


Hendrik

KABAR NASIONAL
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image