Prabowo Diminta Transparan, KAKI Jatim Pertanyakan Pemerataan Penyegaran Pimpinan Lembaga Penegak Hukum
CYBERKRIMINAL.COM, JAKARTA – Moh Hosen, Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, mempertanyakan arah kebijakan penyegaran dan pergantian pimpinan lembaga penegak hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hosen, penyegaran organisasi merupakan hal yang wajar dalam sebuah institusi negara. Namun, kebijakan tersebut harus diterapkan secara profesional, objektif, transparan, dan tidak terkesan tebang pilih," ujarnya, Ahad (22/11/2026).
Ia menyoroti dinamika pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Korps Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang belakangan menjadi perhatian publik. KAKI Jatim mempertanyakan apakah evaluasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi juga dilakukan secara proporsional terhadap seluruh lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung," papar Ketua KAKI Jatim.
"Presiden Prabowo Subianto harus memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh institusi penegak hukum. Jangan sampai publik memiliki persepsi bahwa penyegaran kepemimpinan lebih banyak diarahkan kepada satu institusi, sementara lembaga lainnya tidak mendapatkan sorotan yang seimbang," ujar Moh Hosen.
Hosen menegaskan, Polri dan Kejaksaan Agung sama-sama memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Keduanya harus menjalankan tugas berdasarkan integritas, profesionalitas, serta prinsip keadilan tanpa pandang bulu," tegasnya.
KAKI Jatim juga mengingatkan bahwa jabatan strategis di lembaga penegak hukum bukan sekadar persoalan pergantian personel, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara.
"Kalau memang penyegaran dilakukan demi memperbaiki institusi, mengapa tidak seluruhnya dievaluasi berdasarkan ukuran yang jelas? Apa indikator penilaiannya? Apakah berdasarkan prestasi, integritas, atau kebutuhan organisasi? Presiden harus menjelaskan arah kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat," tegasnya.
Meski demikian, berdasarkan pemberitaan pada Juli 2026, Kejaksaan Agung juga telah melakukan rotasi terhadap delapan Kepala Kejaksaan Tinggi dan mutasi 90 Kepala Kejaksaan Negeri. Artinya, penyegaran organisasi tidak hanya terjadi di lingkungan Polri.
Namun, KAKI Jatim menilai keterbukaan informasi mengenai alasan evaluasi, kinerja pejabat, serta konsistensi penerapan kebijakan tetap penting agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan.
Hosen berharap Presiden Prabowo tidak membiarkan munculnya persepsi ketimpangan dalam pembenahan institusi penegak hukum. Semua lembaga harus mendapatkan pengawasan dan evaluasi berdasarkan standar yang objektif.
"Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum justru dipertaruhkan akibat kebijakan yang tidak dipahami publik. Negara harus hadir memberikan kepastian bahwa tidak ada institusi yang kebal evaluasi dan tidak ada pejabat yang mendapatkan perlakuan istimewa," pungkas Ketua KAKI Jatim. (Syaif)
#Presiden Prabowo Subianto
#Mensesneg Prasetyo Hadi
#Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman
