Pastikan Pemenuhan Hak Warga Binaan, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Imipas Tinjau Pelayanan dan Pembinaan di Lapas Makassar
CYBERKRIMINAL.COM, MAKASSAR, 4 November 2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan fokus pada pelestarian hak-hak warga binaan. Komitmen tersebut mendapat penguatan melalui kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ahmad Fanani, S.IP., M.Han., bersama Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mayjen TNI (Purn.) Ade Kurnianto, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Rabu (4/11).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Melalui peninjauan langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT), jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya memastikan terlaksananya pelayanan publik, penyediaan kebutuhan dasar, serta program pembinaan warga binaan berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat nyata.
Dalam rangkaian kunjungan, rombongan mengawali peninjauan dengan mengunjungi dapur Lapas Kelas I Makassar. Di lokasi tersebut, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Imipas melihat secara langsung fasilitas pengolahan makanan, kebersihan lingkungan dapur, proses penyiapan makanan, hingga kualitas makanan yang akan didistribusikan kepada warga binaan.
Peninjauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan, khususnya terkait penyediaan makanan yang layak, higienis, dan sesuai ketentuan. Ketersediaan fasilitas yang memadai serta penerapan standar kebersihan menjadi perhatian dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan warga binaan selama menjalani masa pelatihan.
Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke blok perumahan untuk melihat kondisi kamar, kebersihan lingkungan, serta kelayakan fasilitas yang digunakan warga binaan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mengamati secara langsung penyelenggaraan pelayanan dan pelatihan di lingkungan Lapas Kelas I Makassar.
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ahmad Fanani , pentingnya memastikan setiap layanan pemasyarakatan benar-benar memberikan manfaat dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Menurutnya, hak-hak dasar warga binaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab penyelenggaraan masyarakat.
“Kualitas Pemasyarakatan tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga keamanan dan perilaku, tetapi juga dari bagaimana negara hadir memastikan hak-hak dasar warga binaan terpenuhi. Pelayanan makanan yang layak, lingkungan perumahan yang sehat, dan pelatihan yang berkelanjutan merupakan bentuk nyata pelayanan yang profesional dan humanis,” ungkap Ahmad Fanani.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mayjen TNI (Purn.) Ade Kurnianto , memberikan perhatian terhadap pentingnya kedisiplinan petugas, pengawasan berkelanjutan, serta penerapan standar operasional dalam setiap aspek pelayanan di lingkungan Lapas.
*"Pelayanan yang baik harus didukung oleh petugas yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Setiap fasilitas dan program harus dikelola dengan pengawasan yang konsisten agar keamanan, kebersihan, serta kualitas pelayanan tetap terjaga. Hal ini menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang tertib, aman, dan berbahaya," tegas Ade Kurnianto.
Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Hernowo Sugiastanto , menyampaikan apresiasi atas perhatian dan penguatan yang diberikan kepada jajaran Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Menurutnya, peninjauan langsung tersebut menjadi momentum penting untuk mentransmisikan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat komitmen seluruh UPT dalam menjalankan tugas dan fungsi masyarakat.
“Kami menyambut baik kunjungan Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk perhatian serta penguatan terhadap pelaksanaan tugas di wilayah. Setiap Arah dan masukan yang diberikan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, terutama dalam menyediakan hak-hak dasar warga binaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta optimalisasi program pelatihan,” ujar Hernowo.
Lebih lanjut, Hernowo menegaskan bahwa Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan terus mendorong seluruh Lapas dan Rutan untuk menempatkan kualitas pelayanan sebagai prioritas, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan keselamatan.
“Pemasyarakatan yang berkualitas harus mampu menghadirkan keseimbangan antara keamanan, pelayanan, dan pembinaan. Kami berkomitmen memastikan seluruh UPT memberikan pelayanan yang layak, transparan, dan berkeadilan, sekaligus membangun lingkungan pembinaan yang mendukung perubahan positif bagi warga binaan,” tambahnya.
Kunjungan ini sekaligus mempertegas pentingnya sinergi antara jajaran, kantor wilayah, dan UPT dalam memastikan kebijakan pemasyarakatan diimplementasikan secara konsisten hingga tingkat pelayanan pusat. Hasil peninjauan diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pemeliharaan fasilitas, penyediaan kebutuhan dasar, serta peningkatan efektivitas program pelatihan warga binaan.
Melalui penguatan dan pengawasan yang berkesinambungan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, humanis, dan semakin berkualitas, sejalan dengan arah transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat dan warga binaan.
