BREAKING NEWS

P2K Akui Biaya 7,5 Juta per Calon Hasil Musyawarah, Publik Menanti Klarifikasi Inspektorat, DPMG dan Camat Biren Beyuen.

CYBERKRIMINAL.COM, ACEH TIMUR - Desakan publik terkait pemilihan Keuchik Kampung Alue Gadeng Dua, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, kini tertuju kepada tiga pihak pengawas, yaitu Inspektorat, DPMG, dan pihak Kecamatan Birem Bayeun.

Ketiga lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan secara terbuka kepada publik, terkait dugaan pungutan biaya pendaftaran calon Keuchik sebesar Rp 7.500.000 per calon.

Adapun pihak P2K saat dikonfirmasi oleh tim media, menyampaikan bahwa pengutipan biaya untuk administrasi pendaftaran tersebut memang dilakukan.

Keterangan tersebut diperkuat dengan bukti tertulis berupa 2 kwitansi yang diperoleh tim media.
Kwitansi pertama bertanggal 10 Oktober 2026, dan kwitansi kedua bertanggal 11 Oktober 2026, masing-masing senilai Rp 7.500.000 dengan keterangan "Administrasi Pendaftaran".
Total dana yang dikutip dari dua calon mencapai Rp 15.000.000.

Dengan adanya keterangan tersebut, publik berharap dapat memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum atas pengutipan biaya pendaftaran tersebut.
Sesuai aturan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan Keuchik, khususnya Pasal 38, disebutkan bahwa setiap penyelenggara tidak dapat membebani pihak calon Keuchik.


Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan, pelaksanaan pemilihan Keuchik sudah ada anggarannya dari Dana Desa, dan Camat bertindak sebagai pengawas.
Artinya, secara utuh pelaksanaan pemilihan Keuchik sudah dibiayai melalui Anggaran Desa.


Dalam kasus Alue Gadeng Dua, Anggaran Desa untuk pelaksanaan pemilihan tersebut sebesar Rp 15.000.000. Publik mempertanyakan, jika sudah ada anggaran sebesar Rp 15.000.000 dari Dana Desa, apakah masih diperlukan adanya biaya dari calon?

Patut diduga total dana yang dikelola menjadi Rp 30.000.000, dan hingga kini belum ada rincian penggunaan anggaran yang terbuka kepada publik.

Publik berharap Inspektorat dapat melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan Anggaran Desa sebesar Rp 15.000.000 dan dugaan  pungutan Rp 15.000.000 dari calon.

Inspektorat diharapkan dapat meminta keterangan kepada Ketua P2K, Bendahara, dan seluruh pengurus penjaringan, serta meminta Berita Acara Musyawarah, rincian penggunaan anggaran, dan bukti pertanggungjawaban, agar persoalan ini menjadi terang.

Publik berharap DPMG sebagai dinas yang membina pemerintahan gampong, dapat melakukan peninjauan kembali terhadap pemilihan Keuchik Alue Gadeng Dua yang sudah terpilih secara demokratis.

DPMG diharapkan dapat memastikan apakah pemilihan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, atau masih terdapat hal yang perlu diperbaiki.

Jika terdapat kekurangan prosedur, publik berharap DPMG dapat mengambil sikap sesuai dengan kewenangannya.

Publik juga  berharap Camat Birem Bayeun sebagai pengawas langsung sesuai Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, dapat memberikan keterangan resmi.

Apakah Camat mengetahui adanya dugaan pungutan Rp 7.500.000 tersebut?
Apakah Camat pernah menandatangani Berita Acara Musyawarah atau surat persetujuan atas  dugaan pungutan tersebut?


Mengapa di dalam 2 kwitansi yang beredar, belum terdapat tanda tangan Camat dan stempel Kecamatan?


Publik menanti penjelasan tersebut, karena Camat adalah pengawas yang diberikan amanah oleh Qanun.

Demi  keterbukaan informasi publik,Desakan ini disampaikan demi keterbukaan informasi publik.
Publik berhak mengetahui sejauh mana anggaran tersebut digunakan, siapa yang menerima, siapa yang membelanjakan, dan untuk apa saja dana tersebut dibelanjakan.
Keterbukaan informasi publik bukan pilihan, tetapi kewajiban. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Setiap rupiah uang publik, baik yang berasal dari Dana Desa maupun yang dikutip dari calon, perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.


Tim media menegaskan, pemberitaan ini bukan untuk menghakimi siapapun. Pemberitaan ini adalah bentuk kontrol sosial agar penyelenggaraan pemilihan Keuchik berjalan bersih, transparan, dan sesuai aturan.

Menutup keterangan dari pihak P2K dari hasil konfirmasi terkait hal tersebut, ketua pelaksana menjelaskan bahwa biaya tersebut sebelumnya dilakukan untuk biaya administrasi, pihaknya telah melakukan mufakat dan musyawarah,  dengan dasar itulah ada biaya per calon. Hal itu disampaikan saat dikonfirmasi pada tanggal 19 November 2026 di Kantor Keuchik.

Atas temuan tersebut, tim media masih membuka ruang Hak Jawab kepada Inspektorat, DPMG, Camat Birem Bayeun, Ketua P2K, Bendahara, dan seluruh pengurus penjaringan, untuk memberikan klarifikasi disertai dokumen.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada satu pun dokumen Berita Acara Musyawarah, Surat Perjanjian, maupun rincian penggunaan anggaran yang dikirimkan kepada tim media.
Sehingga berita ini diterbitkan kembali pada 22 November 2026.

Hendrik.
KABAR NASIONAL
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image