BREAKING NEWS

Ketua P2K Akui Total Rp 30 Juta, Masing masing Calon 7,5 Juta, Publik DesaK Pihak Kecamatan Sikap Tegas, Diduga Diskualifikasi.

CYBERKRIMINAL.COM, ACEH TIMUR - Di balik khidmatnya pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Alue Gadeng Dua yang digelar pada Kamis, 19 November 2026 di Kantor Keuchik setempat, tersimpan persoalan serius yang diduga mengangkangi ketentuan Undang-Undang dan Qanun Aceh.

Berdasarkan hasil konfirmasi langsung pihak media kepada Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Alue Gadeng Dua, Andri, terungkap fakta dugaan bahwa setiap calon Keuchik untuk mengikuti pendaftaran calon Keuchik dikenai biaya senilai Rp 7,5 juta per calon.

Dengan jumlah dua orang calon Keuchik, yakni Suparsum dan Julsani, maka total pungutan dari kedua calon mencapai Rp 15.000.000.
Andri mengatakan, ada juga tambahan dari dana desa dengan nilai Rp 15.000.000. Dana tersebut, menurutnya, merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan pihak pelaksana bersama pemerintah kampung.
“Sehingga total keseluruhan biaya pelaksanaan pemilihan Keuchik tersebut mencapai Rp 30.000.000.

Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan pemilihan Keuchik tidak boleh memuat pihak calon. Hal itu dijelaskan secara jelas dalam aturan berikut:
1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, BAB XIII, Pasal 47:

Dalam pasal tersebut, tidak ada satu pun ketentuan yang membolehkan P2K memungut biaya pendaftaran dari calon Keuchik. Sumber biaya hanya dari APBG, APBK, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 117 ayat (3):

Undang-Undang ini menjadi dasar lahirnya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, yang mengatur seluruh tahapan pemilihan Keuchik harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Biaya penyelenggaraan pemerintahan gampong, termasuk pemilihan Keuchik, dibebankan pada APBG, bukan pada kantong pribadi calon.

Dengan demikian, kesepakatan musyawarah antara pelaksana dan pemerintah kampung tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memungut biaya dari calon, karena musyawarah tidak boleh bertentangan dengan Qanun dan Undang-Undang yang lebih tinggi.

Praktik pembebanan biaya kepada calon ini dinilai telah mengangkangi ketentuan yang berlaku dan mencederai prinsip demokrasi yang bersih di tingkat gampong.

Dalam pemilihan tersebut, Calon Nomor Urut 2, Julsani, dinyatakan menang mutlak dengan perolehan 157 suara atas Calon Nomor Urut 1, Suparsum, yang memperoleh 115 suara.

Atas temuan ini, masyarakat mendesak pihak Kecamatan Birem Bayeun untuk segera memberikan klarifikasi dan mengambil sikap tegas. Bahkan, muncul desakan agar hasil pemilihan tersebut ditinjau ulang, karena diduga terjadi pelanggaran yang dapat dihentikan pada diskualifikasi.

Pihak media masih berupaya meminta klarifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait, termasuk Pemerintah Kecamatan Birem Bayeun dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, terkait dasar hukum pungutan Rp 7,5 juta per calon tersebut.

Demi menjaga prinsip jurnalis tim media menegaskan membuka ruang hak jawab kepada pihak terkait lainnya atas pemberitaan yang telah diterbitkan, untuk menjaga akurasi pemberitaan yang berimbang dan objektif.



KABAR NASIONAL
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image