KAKI Jatim Ingatkan Ahmad Muzani Ketua MPR RI Tidak Pilih Calon Wakil Presiden Berdasarkan Titipan dan Intervensi
CYBERKRIMINAL.COM, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden ke-14 sejak 20 Oktober 2024. Pada 12 November 2026, Gibran menyatakan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apabila terjadi jabatan wakil presiden, Presiden akan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih dan ditetapkan dalam waktu paling lambat 60 hari.
Moh Hosen KAKI Jatim (Komite Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur) mengatakan dan mengingatkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani terkait pemilihan calon Wakil Presiden untuk tidak berdasarkan titipan atau intervensi dari pihak lain yang tidak lain demi kepentingan suatu kelompok tertentu,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Sebab Wakil Presiden (Wapres) yang berasal dari titipan kelompok tertentu cenderung memiliki loyalitas ganda antara presiden dan pihak yang menitipkannya. Hal ini dapat memicu terjadinya internal dan menghambat pengambilan keputusan strategi,” papar Hosen KAKI Jatim.
Wakil Presiden merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan Presiden sebagai kepala negara. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya,” papar Ketua KAKI Jatim.
Seorang Wakil Kepala Negara harus mampu membantu melakukan koordinasi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, lembaga negara, serta program pembangunan. Menjadi pendamping kepala pemerintahan serta membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas politik nasional,” ucapnya.
Hosen KAKI Jatim menegaskan harapan rakyat Indonesia memiliki wakil presiden yang berintegritas dan berkualitas. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu.
“Dalam artian, mampu membaca tantangan masa depan dan mendukung kebijakan pemerintah secara konstitusional. Menggunakan kekuasaan dan amanah rakyat dengan transparan serta bebas dari praktik yang,” ujar Hosen KAKI Jatim.
Pasalnya mengenai jabatan Wakil Presiden RI, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden RI resmi kosong mulai Kamis, 12 November 2026, setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri dari Gibran Rakabuming Raka.
Mengetahui mekanisme Pengusulan Calon wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi, Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu maksimal 14 hari sejak menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
Berdasarkan Pemilihan Jadwal dan Pelantikan sesuai hasil rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi dan kelompok DPD. MPR telah menyepakati percepatan proses pengisian dan jadwal sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, serta pelantikan Wakil Presiden terpilih pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Jakarta,” tutupnya.(Kus)
#Presiden Prabowo Subianto
#Ketua MPR RI Ahmad Muzani
