Jangan Kambinghitamkan Ah! Rp2,379 Miliar Dipikul Satu Nama, Ke Mana Tanggung Jawab Pengawasan Pimwil dan Pimpinan Cabang Pegadaian?
CYBERKRIMINAL.COM, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) senilai Rp2.379.000.000 dalam perkara dugaan penyimpangan 16 fasilitas kredit di lingkungan PT Pegadaian wilayah Makassar kini membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Bukan semata-mata siapa yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, melainkan bagaimana mekanisme pengawasan, pembagian kewenangan, dan tanggung jawab manajemen pada jenjang Pimpinan Wilayah (Pimwil) hingga Pimpinan Cabang dijalankan.
Di tengah proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan, muncul keberatan dari seorang perempuan berinisial AH, yang namanya tercantum sebagai Kepala Unit/Person Grade 9 UPC Baddoka.
AH menduga dirinya berpotensi menjadi pihak yang menanggung sendiri persoalan yang menurutnya harus diperiksa secara menyeluruh. Ia mempertanyakan proses audit yang dilaksanakan pada Juli 2026 dan meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi tanggung jawab satu individu.
Desakan lebih tegas datang dari suami AH. Ia meminta Pimwil dan Pimpinan Cabang serta lembaga berwenang melakukan audit kolektif terhadap mekanisme kerja Pegadaian, termasuk fungsi pengawasan terhadap operasional cabang dan unit.
Pertanyaan mendasarnya: apakah seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses fasilitas kredit telah diperiksa secara proporsional?
AH MEMPERTANYAKAN AUDIT: JANGAN HANYA MEMBEBANKAN TANGGUNG JAWAB KEPADA SATU PIHAK
Dalam keterangannya kepada awak media, Senin malam (16/11/2026), AH menyampaikan keberatan atas kondisi yang dialaminya.
Ia menduga dirinya berpotensi dikambinghitamkan dalam persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri dari keseluruhan mekanisme kerja perusahaan.
AH juga mempertanyakan pelaksanaan audit pada Juli 2026 yang dinilainya terkesan tergesa-gesa. Menurutnya, audit kolektif biasanya dilaksanakan pada akhir tahun sehingga waktu pemeriksaan kali ini menjadi salah satu hal yang dipertanyakannya.
Keberatan tersebut perlu mendapat perhatian manajemen Pegadaian, khususnya dalam memastikan apakah proses pemeriksaan telah mengungkap seluruh rangkaian kejadian dan pembagian tanggung jawab pada masing-masing tingkatan organisasi.
Sebab, persoalan fasilitas kredit tidak cukup hanya dilihat dari nama yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban. Mekanisme verifikasi, persetujuan, pencairan, pengendalian internal, serta fungsi pengawasan Pimwil dan Pimpinan Cabang juga perlu ditelusuri berdasarkan kewenangan masing-masing.
SUAMI AH: JANGAN JADIKAN ISTRI SAYA KORBAN!
Saat ditemui awak media di kediamannya, Selasa (17/11/2026), suami AH menyampaikan keberatan secara tegas.
Ia meminta agar istrinya tidak dijadikan satu-satunya pihak yang menanggung akibat persoalan yang menurutnya perlu diperiksa secara menyeluruh di lingkungan perusahaan.
"Jangan jadikan istri saya sebagai korban pesakitan dan menanggung sendiri akibat dugaan yang dilakukan oleh korporat Pegadaian pada tingkat cabang dan unit. Tolong diaudit secara kolektif oleh pimpinan wilayah dan lembaga yang berwenang," tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi inti keberatan keluarga AH.
Ia tidak menginginkan pemeriksaan hanya berhenti pada satu nama, sementara mekanisme pengawasan dan tanggung jawab pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan belum memperoleh penjelasan secara terbuka.
Desakan audit kolektif tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi manajemen Pegadaian untuk menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan tidak tebang pilih.
SKTM Rp2,379 MILIAR: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BAGAIMANA PROSESNYA?
Berdasarkan dokumen SKTM tertanggal 4 Juni 2026 yang diperoleh redaksi, terdapat uraian dugaan pelanggaran prosedur di UPC Baddoka/CP Daya yang disebut mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp2.379.000.000.
Dokumen tersebut memuat pernyataan tanggung jawab atas keseluruhan nilai kerugian serta komitmen pengembalian dana secara bertahap.
Rinciannya meliputi:
Rp60.100.000 pada 4 Juni 2026, dengan keterangan bukti pembayaran melalui kas CP Daya.
Rp100.000.000 pada 8 Juni 2026.
Rp200.000.000 pada 17 Juni 2026.
Sisa Rp2.018.900.000 dijanjikan dibayarkan pada 23 Juni 2026.
Namun, keberadaan dokumen tersebut justru menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai proses yang melatarbelakangi penerbitannya.
Bagaimana mekanisme penetapan tanggung jawab dilakukan? Siapa yang melakukan pemeriksaan? Siapa yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan? Apakah seluruh pihak yang terlibat dalam proses administrasi dan pengawasan telah dimintai keterangan?
CELEBES POST menilai pertanyaan tersebut penting dijawab agar pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya berhenti pada dokumen administratif, tetapi juga menjelaskan proses dan kewenangan yang melatarbelakanginya.
JIMNY DAN CRF TELAH DISERAHKAN, BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN ASETNYA?
Dokumen SKTM juga mencantumkan dua kendaraan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban.
Pertama, mobil Suzuki Jimny tahun 2014 bernomor polisi DD 1980 XW beserta BPKB asli.
Kedua, sepeda motor Honda CRF tahun 2024 bernomor polisi DD 2982 XCS berikut BPKB asli.
Berdasarkan bukti penyerahan yang dimiliki redaksi, kedua kendaraan tersebut telah diserahkan sesuai komitmen dalam dokumen.
Dalam SKTM juga tercantum ketentuan bahwa apabila sisa kewajiban tidak dibayarkan sesuai kesepakatan, kendaraan tersebut dapat dijual untuk mengganti kerugian perusahaan.
Di sinilah muncul pertanyaan penting berikutnya: bagaimana Pegadaian mencatat penerimaan kedua kendaraan tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya? Apakah kendaraan telah dijual dan bagaimana hasilnya diperhitungkan terhadap nilai kewajiban?
Apabila aset telah diterima perusahaan, nilai dan statusnya tentu perlu diperhitungkan secara transparan dalam administrasi pertanggungjawaban.
PIMWIL DAN PIMPINAN CABANG: DI MANA FUNGSI PENGAWASAN?
Jika persoalan ini berkaitan dengan 16 fasilitas kredit, pemeriksaan menyeluruh semestinya tidak hanya berfokus pada satu jabatan atau satu individu.
Ada sejumlah aspek yang perlu ditelusuri berdasarkan kewenangan dan dokumen perusahaan.
Mulai dari proses pengajuan fasilitas kredit, pemeriksaan kelengkapan persyaratan, verifikasi, persetujuan, pencairan, pengawasan, hingga evaluasi internal.
Pimpinan Cabang perlu memberikan penjelasan mengenai fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap operasional unit yang berada di bawah koordinasinya.
Demikian pula Pimwil perlu menjelaskan bagaimana fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap cabang dijalankan, termasuk bagaimana mekanisme pengendalian internal memastikan prosedur perusahaan berjalan sebagaimana mestinya.
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa Pimwil atau Pimpinan Cabang telah melakukan pelanggaran.
Namun, apabila terdapat dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah fasilitas kredit, seluruh mata rantai kewenangan dan pengawasan patut diperiksa berdasarkan tugas, tanggung jawab, serta bukti yang tersedia.
Desakan suami AH agar Pimwil melakukan audit kolektif menjadi relevan dalam konteks tersebut.
Jangan sampai pertanggungjawaban hanya berhenti pada satu nama, sementara fungsi pengawasan organisasi belum dijelaskan secara menyeluruh.
ULTIMUM REMEDIUM: APAKAH PENYELESAIAN KORPORASI JUGA PERLU DITELUSURI?
Di tengah persoalan tersebut, terdapat perspektif hukum yang patut menjadi bahan kajian, yakni asas Ultimum Remedium.
Dalam doktrin hukum, Ultimum Remedium dikenal sebagai prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir ketika instrumen hukum lain, seperti administratif, perdata, atau mekanisme penyelesaian nonpidana, tidak memadai untuk menyelesaikan suatu persoalan.
Prinsip ini relevan untuk didiskusikan dalam perkara yang berawal dari hubungan kerja, tata kelola perusahaan, administrasi kredit, serta dugaan kerugian korporasi.
Namun, penerapan asas tersebut tidak berarti setiap dugaan penyimpangan di lingkungan BUMN wajib diselesaikan melalui jalur administratif terlebih dahulu sebelum aparat penegak hukum dapat bertindak.
Apabila ditemukan bukti perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana, proses pidana tetap dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, yang perlu dijawab dalam perkara ini bukan sekadar apakah telah terjadi kerugian perusahaan, melainkan bagaimana kerugian tersebut terjadi, siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana prosedur dijalankan, dan apakah terdapat unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan.
CELEBES POST memandang bahwa pemeriksaan administratif, audit internal, dan proses hukum harus ditempatkan secara proporsional sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
UU BUMN DAN BUSINESS JUDGMENT RULE: KERUGIAN PERUSAHAAN TIDAK BOLEH DITAFSIRKAN SECARA SEDERHANA
Pembahasan mengenai pertanggungjawaban dalam perkara ini juga perlu memperhatikan perkembangan regulasi BUMN.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU BUMN.
Dalam ketentuan Pasal 4B sebagaimana telah disesuaikan, keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam diskusi mengenai pemisahan kekayaan negara dan kekayaan korporasi BUMN.
Namun, ketentuan itu tidak boleh ditafsirkan secara sederhana sebagai penghapusan seluruh kemungkinan pertanggungjawaban pidana.
Dugaan tindak pidana korupsi tetap harus dinilai berdasarkan unsur-unsur delik, pembuktian perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perlu pula dicatat bahwa Pasal 9G yang sebelumnya mengatur status Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN telah dihapus melalui UU Nomor 16 Tahun 2025. Dengan demikian, ketentuan lama tersebut tidak tepat digunakan seolah-olah masih berlaku.
Di sinilah prinsip Business Judgment Rule menjadi relevan sebagai perspektif tata kelola perusahaan.
Secara umum, prinsip tersebut memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil berdasarkan iktikad baik, kehati-hatian, kepentingan perusahaan, serta tanpa benturan kepentingan atau keuntungan pribadi yang tidak sah.
Artinya, tidak setiap keputusan bisnis yang berujung pada kerugian otomatis merupakan tindak pidana.
Sebaliknya, prinsip tersebut juga bukan perlindungan mutlak bagi seseorang yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, bertindak dengan iktikad buruk, atau melakukan perbuatan melawan hukum.
Dalam konteks perkara AH, pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah penetapan tanggung jawab sebesar Rp2.379.000.000 telah mempertimbangkan seluruh rangkaian kewenangan, proses pengambilan keputusan, serta fungsi pengawasan yang berlaku di lingkungan perusahaan.
Jangan sampai pertanggungjawaban korporasi hanya dilihat dari satu dokumen, sementara keseluruhan proses yang melahirkan persoalan belum dijelaskan secara transparan.
HUMAS PEGADAIAN: PERKARA SUDAH DITANGANI KEJAKSAAN
Dalam upaya memperoleh keberimbangan pemberitaan, Redaksi CELEBES POST telah menghubungi Humas Pegadaian wilayah, Haerul.
Melalui pesan tertulis, Haerul menyampaikan bahwa perkara tersebut telah ditangani Kejaksaan dan sedang dalam proses hukum.
"Untuk itu, kami dari Pegadaian menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang," demikian keterangan Humas Pegadaian.
Redaksi juga meminta kesempatan wawancara langsung untuk memperoleh penjelasan mengenai SKTM, mekanisme audit, status pengembalian dana, penyerahan aset, dan tanggung jawab pengawasan pada tingkat Pimwil serta Pimpinan Cabang.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban substantif atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Pimpinan Cabang Daya dan Pimpinan Wilayah Pegadaian juga telah dilakukan melalui pesan serta panggilan telepon. Berdasarkan catatan komunikasi redaksi, panggilan tersebut belum mendapatkan jawaban.
SELISIH Rp63,246 JUTA JUGA MEMBUTUHKAN PENJELASAN
Dokumen SKTM mencantumkan nilai Rp2.379.000.000, sedangkan sejumlah pemberitaan mengenai dugaan 16 fasilitas kredit menyebut angka Rp2.315.754.000.
Terdapat selisih Rp63.246.000.
Perbedaan ini membutuhkan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen penghitungan masing-masing.
Apakah perbedaan tersebut berkaitan dengan komponen kerugian perusahaan, hasil audit internal, atau penghitungan dalam proses penyidikan?
Penjelasan tersebut penting agar pertanggungjawaban administratif perusahaan tidak dicampuradukkan dengan nilai kerugian negara yang menjadi bagian dari perkara pidana.
KEJATI SULSEL BELUM MEMBERIKAN KETERANGAN TEKNIS
Redaksi turut menghubungi Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel untuk meminta penjelasan mengenai perkara tersebut.
Dalam komunikasi itu, yang bersangkutan menyampaikan sedang berada di Jakarta untuk menjalani pendidikan sehingga belum menguasai secara langsung materi perkara.
Ia menyarankan agar pertanyaan teknis mengenai penyidikan diarahkan kepada pihak yang menangani perkara dan menyampaikan kesediaan membantu koordinasi mengenai permintaan kontak penyidik.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari tim penyidik mengenai hubungan dokumen SKTM dengan konstruksi perkara dugaan penyimpangan 16 fasilitas kredit tersebut.
PEGADAIAN PERLU MENJAWAB: SUDAHKAH PENGAWASAN PIMWIL DAN PIMPINAN CABANG DIPERIKSA?
Persoalan ini kini berkembang menjadi pertanyaan tentang tata kelola dan pengawasan internal perusahaan.
Apakah proses audit telah memeriksa seluruh tahapan penyaluran 16 fasilitas kredit?
Bagaimana fungsi pengawasan Pimpinan Cabang terhadap operasional unit?
Bagaimana Pimwil melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja cabang?
Siapa yang memiliki kewenangan verifikasi dan persetujuan?
Bagaimana peran masing-masing jenjang pimpinan dalam memastikan prosedur berjalan sesuai ketentuan?
Bagaimana status pengembalian dana serta pertanggungjawaban dua kendaraan yang telah diserahkan?
Dan yang tidak kalah penting, apakah penetapan tanggung jawab dalam SKTM telah didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang memiliki kewenangan?
CELEBES POST memandang desakan audit kolektif bukan sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab, melainkan sebagai tuntutan agar seluruh fakta diperiksa secara objektif dan proporsional.
AH berhak memperoleh kejelasan mengenai dasar penetapan tanggung jawab terhadap dirinya. Pegadaian juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban perusahaan.
Sebab, apabila terdapat persoalan dalam sistem dan mekanisme kerja, penyelesaiannya harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar membebankan persoalan kepada satu pihak.
CELEBES POST tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Dokumen SKTM tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi maupun menentukan kesalahan pidana seseorang.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi AH, Pimpinan Cabang, Pimwil, manajemen Pegadaian, serta Kejati Sulsel untuk menyampaikan klarifikasi, koreksi, dan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
BERSAMBUNG!
CELEBES POST akan terus menelusuri mekanisme audit, alur persetujuan 16 fasilitas kredit, tanggung jawab pengawasan Pimwil dan Pimpinan Cabang, serta proses pertanggungjawaban kerugian perusahaan.
JANGAN HANYA PERIKSA SIAPA YANG MENANGGUNG KERUGIAN. PERIKSA JUGA BAGAIMANA KERUGIAN ITU TERJADI, SIAPA YANG MENGAMBIL KEPUTUSAN, DAN SIAPA SAJA YANG MEMILIKI KEWENANGAN MENGAWASINYA.
TIM INVESTIGASI — Pewarta Penyambung Lidah Rakyat
