Dibalik Kwitansi Rp 1,5 Juta Untuk Biaya Pendaftaran Dua Calon Keuchik Alue Gadeng dua Menjadi Sorotan, Publik Meminta Pihak Tipikor Langsa Segera Tindak Lanjut
CYBERKRIMINAL.COM, ACEH TIMUR
Proses penjaringan Pemilihan Keuchik di Kampung Alue Gadeng Dua kecamatan Biren Beyuen kabupaten Aceh Timur. kini menjadi sorotan publik. Bukan karena semarak demokrasinya, melainkan karena adanya dugaan pungutan biaya pendaftaran yang dibebankan kepada para calon.
Berdasarkan dua lembar kwitansi yang diterima tim media semakin menguat adanya dugaan , Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Kampung Alue Gadeng Dua diduga kuat melakukan memungut biaya Administrasi Pendaftaran sebesar Rp 7.500.000 kepada masing-masing calon.
Kwitansi pertama tertanggal 10 Oktober 2026, atas nama Bapak Zulsani.
Kwitansi kedua tertanggal 11 Oktober 2026, atas nama Bapak Suparsum. Keduanya dengan nominal yang sama, yakni Rp 7.500.000. Total pungutan dari dua calon tersebut mencapai Rp 15.000.000.
Kedua kwitansi tersebut ditandatangani oleh pihak pelaksana sebagai pihak yang menerima pembayaran, serta disaksikan oleh pihak Nahendrawan dan Alamsyah.
Ketua P2K Kampung Alue Gadeng Dua sebelumnya juga telah mengizinkan adanya biaya untuk pendaftaran tersebut saat dikonfirmasi. Ia menyampaikan bahwa setiap calon dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 7.500.000.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan P2K tersebut digarap melalui Anggaran Desa sebagai biaya tambahan, Pernyataan ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat luas.
Pertanyaan pun muncul dari berbagai Sorotan , Jika kegiatan P2K sudah dianggarkan melalui Anggaran Desa, untuk apa lagi calon dikenakan biaya pendaftaran?
Pertanyaan tersebut hingga kini belum mendapatkan jawaban yang terang dari pihak P2K.
Setelah konfirmasi awal tersebut, nomor WhatsApp wartawan justru diblokir oleh Ketua P2K. Upaya konfirmasi lanjutan untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci pun tidak dapat dilakukan melalui sambungan tersebut.
Menindaklanjuti temuan temuan tersebut tim media juga berupa melakukan konfirmasi melalui kontak seluler via chat dan panggilan ke bendahara Alue Gadeng dua, dan mengirimkan konfirmasi melalui kontak via seluler Justrus awalnya mo wa yang dituju aktif, Namun penandatanganan lebih dalam justru bendahara telah memblokir nomor wa Wartawan, padahalnya mendengarkan untuk mencari bantuan lebih lanjut demi keberimbangan pemberitaan yang berguna.
Lalu tim media kemudian mencoba melakukan konfirmasi secara berjenjang kepada Camat setempat sebagai pembina dan pengawas pemerintah gampong.
Melalui pesan WhatsApp, Camat menyampaikan permohonan maaf karena lambatnya merespon akibat padatnya kegiatan HUT Aceh Timur.
Camat Biren Beyuen juga menyarankan agar wartawan melakukan konfirmasi langsung kepada P2K, karena menurutnya tidak ada keterkaitan panitia pemilihan dengan pihak kecamatan.
Pernyataan tersebut tentu saja menjadi catatan tersendiri. Sebab, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, pengawasan pemilihan Keuchik justru dilakukan oleh Camat dan Imum Mukim.
Dalam Pasal 38 ayat (2) Qanun tersebut, pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan, menerima laporan pelanggaran pemilihan, menyelesaikan pelanggaran, gangguan dan atau persetujuan yang berkaitan dengan pemilihan, serta mengoordinasikan pelanggaran yang bersifat administratif terhadap P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.
Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (2) Qanun yang sama disebutkan, pembentukan P2K ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Imuem Mukim.
Dengan demikian, secara aturan, Camat bukanlah pihak yang lepas dari proses pemilihan Keuchik. Camat adalah pengawas yang wajib mengawasi dan mengawasi seluruh tahapan, termasuk tahapan penjaringan dan pencalonan.
Setelah tidak .menemukan jalan keterangan dari berbagai pihak yang dimaksud dalam pemberitaan , maka masyarakat Meminta kepada pihak Tipikor polres Langsa untuk memenuhi temuan tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap panitia pelaksana pemilihan Keuchik hingga bendahara serta pihak terkait lainnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Ketua P2K Kampung Alue Gadeng Dua belum memberikan klarifikasi lanjutan terkait dasar hukum pungutan biaya pendaftaran sebesar Rp 7.500.000 tersebut, maupun terkait penggunaan anggaran P2K yang disebut bersumber dari Anggaran Desa.
Tim media masih membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, untuk disampaikan secara proporsional dan akan dimuat pada pemberitaan selanjutnya, sehingga berita ini diterbitkan kembali, (Minggu 21 November 2026)
Hendrik
