Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI)
CYBERKRIMINAL.COM, JAKARTA, 16 November 2026 - Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI) menyampaikan keprihatinan dan keberatan atas berkembangnya proses pengusulan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia di tengah belum tuntasnya pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah elemen masyarakat.
Perkembangan ini memerlukan perhatian serius karena proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berlangsung bersamaan dengan penyidikan perkara yang menyangkut keamanan negara, dugaan penyalahgunaan perangkat kepolisian, serta pelindungan hak konstitusional warga negara.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI menilai bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengujian publik.
Kepentingan pengisian jabatan negara tidak boleh menghilangkan kewajiban pejabat publik untuk memberikan penjelasan mengenai pernyataannya, menjalankan fungsi pengawasan, dan menghormati proses penegakan hukum.
I. DASCO PERNAH MENYEBUT ISU CAWAPRES HOAKS, KINI DUKUNGAN POLITIK MUNCUL SECARA TERBUKA
Pada 5 November 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa isu dirinya akan menjadi calon Wakil Presiden merupakan hoaks sekaligus mengaitkan isu tersebut dengan dugaan pengalihan perhatian dari kasus penyadapan ilegal.
Namun, pada 15 November 2026, sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra mulai menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap pengusulan Dasco sebagai calon Wakil Presiden.
Pada 16 November 2026, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso bahkan menyatakan bahwa hampir seluruh DPD dan DPC Partai Gerindra mengusulkan nama Dasco, yang menurut keterangannya merupakan inisiatif para pengurus daerah.
Kondisi tersebut menunjukkan perubahan nyata dalam perkembangan isu pencalonan Dasco.
Meskipun dukungan yang muncul setelah pernyataan Dasco tidak otomatis membuktikan ketidakbenaran pernyataannya pada 5 November, perkembangan baru tersebut secara wajar membutuhkan klarifikasi publik.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI mempertanyakan bagaimana dinamika pencalonan tersebut dapat dipisahkan secara jelas dari narasi dugaan pengalihan isu penyadapan yang sebelumnya disampaikan Dasco sendiri.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara tetap berjalan dan tidak tersisihkan oleh dinamika pencalonan.
II. PENGISIAN JABATAN WAKIL PRESIDEN HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bukan semata-mata urusan konsolidasi internal partai politik.
Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon kepada MPR, yang kemudian memilih salah satunya.
Namun, kewenangan konstitusional tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan bangsa, kualitas tata kelola pemerintahan, integritas jabatan publik, dan kebutuhan menjaga kepercayaan masyarakat.
Pengalaman politik, kedekatan dengan Presiden, serta dukungan struktur partai bukanlah satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan.
Masyarakat berhak mengetahui alasan substantif seseorang diusulkan untuk menduduki jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan.
Karena itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden selayaknya disertai penjelasan mengenai rekam jejak pengawasan konstitusional, integritas, komitmen terhadap HAM, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan publik.
III. POLEMIK PENCALONAN TIDAK BOLEH MENGGESER PENYIDIKAN PENYADAPAN ILEGAL
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah warga negara merupakan persoalan serius yang menyangkut supremasi hukum dan keamanan informasi strategis nasional.
Paparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR pada 12 November 2026 menunjukkan adanya empat tersangka dan dugaan penggunaan sistem penyadapan kepolisian di luar prosedur hukum yang sah.
Pengungkapan perkara ini harus mencakup seluruh rantai perintah, pelaksanaan teknis, penerimaan hasil penyadapan, serta dugaan penghilangan data elektronik.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa sejauh informasi publik yang tersedia, belum terdapat bukti terverifikasi yang menunjukkan bahwa Sufmi Dasco Ahmad memerintahkan, mengendalikan, atau terlibat dalam operasi penyadapan tersebut.
Oleh karena itu, hubungan antara polemik pencalonan Wakil Presiden dengan perkara pidana tidak boleh diasumsikan sebagai fakta tanpa alat bukti.
Namun, ketiadaan bukti keterlibatan pidana tidak menghilangkan kewajiban pejabat publik untuk menjalankan tugas konstitusionalnya secara transparan.
Kami menuntut agar pengawasan DPR terhadap penyidikan tetap dilaksanakan secara objektif dan profesional.
IV. NEGARA WAJIB MENGAUDIT SISTEM PENGAWASAN INTELIJEN
BAKORNAS LKBHMI PB HMI mempertanyakan efektivitas mekanisme pencegahan dan pengawasan yang seharusnya melindungi sistem penyadapan negara dari penyalahgunaan.
Apabila infrastruktur negara dapat digunakan tanpa dasar hukum yang sah, negara perlu mengidentifikasi penyebabnya, baik berupa kelemahan pengendalian internal, penyimpangan otorisasi, maupun kegagalan sistem pengawasan.
Kami mendesak evaluasi terhadap unit-unit terkait di kepolisian serta koordinasi dengan BIN, BSSN, dan penyelenggara Intelijen Negara lainnya sepanjang relevan dengan kewenangannya.
Evaluasi tersebut harus menilai apakah terdapat kelemahan deteksi dini, pengendalian akses, pelaporan ancaman, dan audit elektronik.
Setiap kesimpulan tentang kegagalan atau kelalaian lembaga harus berdasarkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
V. HAK-HAK KORBAN HARUS DIDAHULUKAN
BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa perlindungan konstitusional tidak boleh hanya berpusat kepada Presiden dan pejabat negara.
Mahasiswa, aktivis, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, dan warga negara lainnya mempunyai hak yang sama atas privasi, rasa aman, perlindungan hukum, dan pemulihan.
Negara harus memfasilitasi hak korban sesuai undang-undang, termasuk:
1. Perlindungan identitas, komunikasi, dan keamanan pribadi.
2. Pendampingan advokat serta akses bantuan hukum.
3. Akses informasi perkembangan proses pidana sesuai ketentuan.
4. Perlindungan LPSK bagi pihak yang memenuhi persyaratan.
5. Pengajuan restitusi atas kerugian yang dapat dibuktikan.
6. Pemulihan hak atas data pribadi yang diproses secara melawan hukum.
7. Pemulihan psikologis dan sosial apabila memenuhi ketentuan.
8. Pengamanan seluruh bukti elektronik untuk menjamin pengungkapan perkara.
Pemenuhan hak korban harus berjalan secara bersamaan dengan penyidikan.
VI. TUNTUTAN AKUNTABILITAS BAKORNAS LKBHMI PB HMI
Berdasarkan persoalan tersebut, BAKORNAS LKBHMI PB HMI meminta:
PERTAMA — KLARIFIKASI TERBUKA DARI SUFMI DASCO AHMAD.
Meminta Dasco menjelaskan sikapnya terhadap dukungan pencalonan yang disampaikan struktur Partai Gerindra dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pernyataan sebelumnya mengenai dugaan pengalihan isu.
KEDUA — TRANSPARANSI PERTIMBANGAN CALON WAKIL PRESIDEN.
Meminta proses pengajuan dua nama oleh Presiden disertai pertimbangan kepentingan nasional, kualitas kepemimpinan, rekam jejak integritas, dan tanggung jawab konstitusional yang dapat dijelaskan kepada masyarakat.
KETIGA — PENGAWASAN DPR YANG INDEPENDEN.
Mendesak Komisi III DPR terus mengawasi penanganan perkara penyadapan ilegal secara objektif, serta memastikan tidak terjadi intervensi politik ataupun pembiaran atas penyimpangan hukum.
KEEMPAT — AUDIT INDEPENDEN TERHADAP SISTEM PENYADAPAN NEGARA.
Meminta evaluasi keamanan informasi, pengawasan internal, serta koordinasi lembaga-lembaga terkait dengan mempertimbangkan pembatasan kewenangan dan kerahasiaan negara yang sah.
KELIMA — PEMULIHAN HAK KORBAN.
Mendorong Polri, LPSK, dan instansi terkait menyediakan mekanisme perlindungan, pendampingan, restitusi, serta pemulihan hak yang dapat diakses seluruh korban sesuai ketentuan hukum.
KEENAM — PENGUATAN REGULASI PENYADAPAN.
Mendesak DPR dan pemerintah mempercepat penyusunan kerangka hukum penyadapan yang memuat batas kewenangan, pengawasan independen, otorisasi yang sah, pengamanan data, dan mekanisme pemulihan korban.
VII. PENEGASAN SIKAP: RECHTSSTAAT TO WELFARE STATE
BAKORNAS LKBHMI PB HMI berpandangan bahwa jabatan publik merupakan amanah konstitusional, bukan semata-mata hasil kesepakatan politik antarelite.
Negara hukum atau Rechtsstaat harus memastikan seluruh pemegang kekuasaan tunduk pada hukum, sementara prinsip Welfare State menuntut agar kekuasaan digunakan untuk melindungi hak, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam kerangka Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI, integritas kekuasaan harus diuji melalui keberpihakan kepada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan.
Kami menegaskan bahwa setiap aspirasi pencalonan harus dapat diuji secara terbuka dan setiap proses pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan negara harus tetap berjalan tanpa kompromi.
JANGAN KORBANKAN SUPREMASI HUKUM DEMI KONSOLIDASI KEKUASAAN.
JANGAN BIARKAN POLEMIK WAKIL PRESIDEN MENENGGELAMKAN HAK KORBAN PENYADAPAN ILEGAL.
BUKA PERTIMBANGAN PENCALONAN. TUNTASKAN PENYIDIKAN. AUDIT SISTEM INTELIJEN. PULIHKAN HAK KORBAN.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI — BERJUANG UNTUK SUPREMASI HUKUM, KEADILAN SOSIAL, DAN KEMANUSIAAN.
#RechtStaatToWelfareState
#LkbhmiFuture
#TransparansiPencalonanWapres
#UsutTuntasPenyadapanIlegal
#LindungiHakKorban
#ReformasiIntelijenNegara
---
BAKORNAS LKBHMI PB HMI
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
Ibrahim asnawi
Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI
