Korupsi Dana Desa Karang Bayur Kenapa Hanya Mantan Reje di Jadikan tersangka di Aceh Tengah Takengon
CYBERKRIMINAL.COM, ACEH TENGAH — Masyarakat Kampung Karang Bayur mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengusut secara menyeluruh dugaan penyelewengan Dana Desa yang disebut telah bergulir sejak periode 2019 hingga 2023. Warga meminta proses hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak berhenti pada satu pihak apabila dalam penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain.
Sorotan masyarakat mencuat setelah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan mengapa dalam perkara tersebut baru satu pihak, yakni Pak Saleh, yang disebut telah ditahan.
«“Kami berharap Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tidak tebang pilih dalam menangani dugaan penyelewengan Dana Desa Karang Bayur. Kalau memang ada pihak lain yang berdasarkan alat bukti diduga terlibat, semuanya harus diperiksa secara profesional,” ujar sumber tersebut.»
Menurut sumber, masyarakat berharap penyidik turut mendalami peran sejumlah pihak yang diduga pernah terlibat dalam pengelolaan anggaran desa pada 2019, termasuk bedel, sekretaris desa, Kaur Ekonomi dan Pembangunan, bendahara, serta Kaur Kesejahteraan/Kesra.
Sumber tersebut menyebut terdapat dugaan pengelolaan anggaran selama lebih dari tiga bulan dengan nilai sekitar Rp420.429.000. Ia juga mengklaim terdapat bukti penarikan dana yang menurutnya dapat menjadi bagian dari bahan pemeriksaan.
Namun demikian, seluruh dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan alat bukti yang sah. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Minta Rincian Kerugian Dibuka Secara Transparan
Masyarakat juga meminta Kejaksaan Negeri Aceh Tengah memberikan kejelasan mengenai nilai dugaan kerugian negara serta dasar perhitungannya, termasuk apabila perhitungan tersebut bersumber dari hasil pemeriksaan Inspektorat.
Warga menilai transparansi mengenai dasar penghitungan penting agar publik dapat memahami secara jelas perbuatan yang disangkakan, periode anggaran yang diperiksa, serta pihak-pihak yang berdasarkan bukti memiliki tanggung jawab.
“Kalau dasar penghitungannya berasal dari Inspektorat, kami berharap dasar dan hasil perhitungannya benar-benar jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata sumber tersebut.
Masyarakat menegaskan, proses penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penetapan atau penahanan satu tersangka. Jika penyidikan menemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, masyarakat meminta seluruhnya diproses sesuai ketentuan hukum.
Warga Minta Pengawasan dan Atensi Publik
Masyarakat Karang Bayur juga berharap proses penanganan perkara mendapat pengawasan yang memadai, termasuk dari pihak internal Kejaksaan, lembaga pengawas yang berwenang, serta perhatian media massa dan masyarakat Aceh Tengah.
Menurut mereka, pengawasan publik diperlukan agar penanganan perkara berjalan transparan dan tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang diperiksa.
Kini masyarakat menunggu ketegasan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah: apakah perkara tersebut hanya akan berhenti pada satu tersangka, atau penyidikan akan mengungkap seluruh pihak yang berdasarkan bukti memiliki keterkaitan dengan dugaan penyimpangan Dana Desa Karang Bayur.
Warga menegaskan, prinsipnya sederhana: siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara pihak yang tidak terbukti terlibat harus mendapatkan perlindungan hukum.
Karena itu, masyarakat meminta penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih. Dugaan penyimpangan Dana Desa harus diusut berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan tekanan ataupun kepentingan pihak tertentu.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengenai seluruh pihak yang telah diperiksa, status hukum masing-masing pihak, maupun rincian resmi dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut. Konfirmasi dari pihak kejaksaan penting agar pemberitaan tetap berimbang dan memberikan ruang bagi pihak yang disebut untuk menyampaikan penjelasan.
