Aset Desa Terbengkalai Jadi Bom Waktu, Warga Lot Kala Desak Reje Baru Bergerak Cepat
CYBERKRIMINAL.COM, LOT KALA — Kesabaran warga Desa Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, tampaknya sudah berada di titik batas. Bertahun-tahun menunggu kepastian, masyarakat kini angkat suara, mendesak reje (kepala desa) yang baru terpilih untuk segera menuntaskan persoalan aset desa yang terbengkalai tanpa arah dan kejelasan.
Aset-aset yang dimaksud bukan barang sepele. Mulai dari kibot, ruko, hingga kapal yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi desa—justru berubah menjadi simbol kelalaian tata kelola. Teronggok tanpa fungsi, tanpa transparansi, dan tanpa pertanggungjawaban yang terang di hadapan publik.
Di wilayah yang berada di sekitar Takengon, kawasan strategis dengan potensi ekonomi yang besar, kondisi ini dinilai sebagai ironi. Alih-alih menjadi sumber pendapatan dan kesejahteraan, aset desa justru menjadi beban diam yang mencerminkan mandeknya manajemen pemerintahan sebelumnya.
“Ini bukan sekadar soal aset, ini soal keseriusan membangun desa,” menjadi nada keras yang bergema di tengah masyarakat. Warga menilai ketidakjelasan status dan pemanfaatan aset telah menghambat laju pembangunan, bahkan berpotensi membuka celah penyimpangan jika terus dibiarkan tanpa pengawasan.
Momentum pergantian kepemimpinan kini menjadi titik krusial. Reje baru tidak hanya dituntut bergerak cepat, tetapi juga bekerja dengan presisi dan keberanian. Pendataan ulang aset secara menyeluruh, pembukaan informasi kepada publik, hingga langkah konkret dalam pemanfaatan aset menjadi agenda mendesak yang tak bisa lagi ditunda.
Lebih dari itu, warga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan.
Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Setiap jengkal aset desa harus bisa dipertanggungjawabkan—baik secara administratif maupun manfaat nyata bagi warga.
Dengan kepemimpinan baru, harapan masyarakat Desa Lot Kala mengkristal menjadi satu tuntutan tegas: akhiri pembiaran, tuntaskan persoalan. Tidak ada lagi ruang untuk janji kosong. Yang dibutuhkan saat ini adalah aksi nyata—cepat, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
