Malapetaka Nasional: Pelarian Narkoba Membuka Aib Aparat dan Pejabat
0 menit baca
CYBERKRIMINAL.COM, DELI SERDANG — Di ruang yang seharusnya menjadi benteng hukum, terdakwa kasus narkoba melenggang bebas Rabu (28/1/2026). Borgol menempel, sepeda motor menunggu, tetapi aparat yang dijadikan penjaga hukum gagal total. Ini bukan sekadar insiden. Ini adalah bencana institusi yang menakutkan, aib publik, dan alarm merah nasional yang harus direspons dengan sanksi keras.
Pejabat pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian kini berada di ujung pedang sorotan publik. Bagaimana mungkin seorang terdakwa besar bisa lolos dari pengawasan di jantung sistem hukum? Setiap detik kelalaian ini adalah bukti nyata bahwa disiplin aparat hanyalah ilusi tipis, dan hukum bisa dipermainkan di depan mata rakyat sendiri.
Pelarian ini bukan sekadar kegagalan administratif. Ini adalah tantangan langsung terhadap keberanian pejabat: apakah ini kelalaian fatal atau ada tangan yang menutup mata agar terdakwa lolos? Tidak ada ruang untuk jawaban setengah hati. Jika aparat dan pejabat gagal bertindak tegas, ini akan menjadi preseden mematikan, memberi sinyal bahwa hukum bisa ditundukkan oleh kelengahan dan pengkhianatan internal.
Kepala pengadilan, kejaksaan, dan Polresta menghadapi ujian paling brutal dalam karier mereka. Aparat yang lemah, pengawasan amburadul, dan hukum yang dipermainkan adalah bukti bahwa institusi negara bisa runtuh dari dalam. Sanksi keras harus dijatuhkan sekarang, tanpa kompromi, tanpa alasan klise.
Kasus ini bukan sekadar kaburnya terdakwa narkoba. Ini adalah alarm nasional yang menakutkan: integritas runtuh, disiplin hancur, dan negara dipermalukan di depan rakyat sendiri. Publik menuntut jawaban tegas, tindakan nyata, dan hukuman maksimal, bukan janji kosong atau alasan klise.
Siapa pun yang membiarkan pelarian ini terjadi akan dicatat sejarah sebagai pengkhianat hukum dan keadilan, pihak yang gagal melindungi negara dari pelanggaran sistemik. Ini bukan sekadar aib instansi, tapi bukti ekstrem bahwa hukum bisa dikalahkan oleh kelengahan aparat sendiri, dan pejabat lalai harus bertanggung jawab penuh dan merasakan konsekuensinya.
Rz
