Legislator Gerindra Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Darurat, Keselamatan Jemaah Umrah Jadi Prioritas
Situasi geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas mendapat perhatian serius dari Fraksi Partai Gerindra di DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mendesak Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah untuk segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul dampak penutupan ruang udara dan gangguan penerbangan internasional yang berpotensi menghambat perjalanan puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia.
Menurutnya kader dari Partai yang diketahui oleh Prabowo Subianto ini, Komisi VIII DPR RI saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah guna memastikan keselamatan jemaah, baik yang sudah berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan menuju Tanah Suci.
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujar tokoh Gerindra Jawa Tengah ini
Ia menilai jalur transit di Doha dan Dubai menjadi titik krusial apabila terjadi eskalasi lanjutan yang berujung pada pembatasan atau penutupan akses udara secara tiba-tiba.
Selain itu, Abdul Wachid menekankan pentingnya tanggung jawab penuh dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam memastikan kepastian informasi dan perlindungan jemaah.
Ia meminta travel umrah tidak lepas tangan dalam situasi darurat seperti saat ini.
“Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin,” tegasnya.
Terkait kemungkinan adanya jemaah yang tertahan akibat gangguan penerbangan, ia mendorong Pemerintah menyiapkan skenario darurat apabila situasi belum menunjukkan perbaikan dalam beberapa hari ke depan.
“Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di tanah suci maupun yang terdampar di negara-negara transit,” tambahnya.
Memasuki bulan suci Ramadan yang biasanya diikuti lonjakan keberangkatan umrah, Abdul Wachid juga mengimbau masyarakat untuk menunda rencana perjalanan hingga terdapat kepastian situasi keamanan.
“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” kata Wachid.
