Skandal Data korban Banjir, Diduga tidak Jelas, Publik Mempertanyakan BPBD kota Langsa. Harus Profesional

CYBERKRIMINAL.COM, KOTA LANGSA — Gelombang kekecewaan meluas di tengah masyarakat Kota Langsa terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa. BPBD dinilai tidak profesional dalam menangani serta mendata korban banjir dan longsor yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.

Sejumlah warga terdampak menilai data list korban yang dipublikasikan BPBD tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Banyak masyarakat yang mengalami kerusakan rumah, baik kategori berat, sedang, maupun ringan, justru tidak tercantum dalam data resmi BPBD Kota Langsa.

Hasil penelusuran Media Cyber Kriminal menemukan bahwa warga yang tidak terdata tersebut sebelumnya telah melaporkan kondisi rumah mereka kepada masing-masing geuchik di lima kecamatan di Kota Langsa. Bahkan, proses pendataan dan survei lapangan disebut telah dilakukan secara langsung ke rumah-rumah warga terdampak, disertai verifikasi oleh pihak terkait serta pendampingan dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Salah seorang warga mempertanyakan kejanggalan data tersebut.

“Mengapa data yang dipublikasikan BPBD Kota Langsa hanya sebagian kecil dan tidak menyeluruh? Mengapa tidak sesuai dengan data bantuan BLT tunai yang sudah dibagikan oleh Pemerintah Kota Langsa melalui kantor desa, yang disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK)?” ujarnya.

Di berbagai gampong di wilayah Kota Langsa, kantor geuchik bahkan telah mengeluarkan surat pernyataan keberatan kepada warga terdampak banjir. Namun, data yang dilaporkan dari tingkat desa tersebut kembali tidak sinkron dengan data korban banjir yang dirilis BPBD Kota Langsa.

Ironisnya, Data Korban Banjir Tidak Sesuai

Banyak warga terdampak tidak tercantum dalam data BPBD Kota Langsa Data yang dipublikasikan dinilai tidak sesuai dengan fakta lapangan Penyaluran bantuan BLT tidak selaras dengan data korban banjir BPBD Kondisi ini memicu desakan publik agar BNPB Pusat RI turun tangan melakukan peninjauan ulang serta mengambil langkah tegas terhadap BPBD Kota Langsa. 

Masyarakat mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban instansi tersebut atas ketidaksesuaian data yang berdampak langsung pada hak warga terdampak bencana.

Pertanyaan Publik.

Apakah data korban banjir dan longsor yang dipublikasikan BPBD Kota Langsa sudah akurat?

Apakah terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dalam penyusunan data tersebut?

Langkah apa yang akan diambil BNPB Pusat RI untuk menindaklanjuti persoalan ini?

Hingga berita ini diteruskan ke meja redaksi, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPBD Kota Langsa maupun instansi terkait.

Media Cyber Kriminal menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Publik berharap kejelasan, transparansi, serta keadilan dapat ditegakkan demi melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak bencana.

Pewarta : Hendrik Kepala Perwakilan Wilayah Aceh