Diskusi Publik PLTN di Babel: Antara Ambisi Energi Bersih dan Keraguan Publik

CYBERKRIMINAL.COM, PANGKALPINANG — Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mengemuka. Namun, di balik narasi besar transisi energi bersih dan ambisi Indonesia Emas 2045, muncul pertanyaan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab: *siapa yang paling siap—negara atau masyarakatnya?*

Pertanyaan itu mencuat dalam Diskusi Publik “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi dan Fakta” yang digelar Forum Unit Kinerja Sarjana Bangka Belitung (Fokus Babel), Sabtu (7/2/2026), di Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Center, Pangkalpinang. 

Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, tokoh masyarakat, media, hingga masyarakat umum.

Sejak awal, diskusi menegaskan satu hal penting: *PLTN di Bangka Belitung masih sebatas kajian dan wacana strategis, belum memasuki tahap pembangunan.*

*Krisis Energi Jadi Dalih Utama*

Pakar energi nuklir, Anggota Dewan Energi Nasional periode 2021-2025

Chairman Global Institute for Nuclear Energy and Sustainable Development, PLN Institute of Technology, Dr. Ir. Agus Puji Prasetyo, M.Eng. memaparkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tekanan serius di sektor energi. 

Konsumsi energi per kapita masih tertinggal, pertumbuhan sektor industri belum optimal, dan rasio elektrifikasi belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil.

“Pertumbuhan pembangkit listrik kita hanya sekitar 3 sampai 3,5 GW per tahun. Padahal, kebutuhan idealnya minimal 6 hingga 7 GW per tahun. Kalau ini tidak dikejar, kita akan tertinggal,” tegas Agus.

Ia menjelaskan, perubahan arah kebijakan melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menjadikan nuklir sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan bauran energi dan mencapai target dekarbonisasi.

“Nuklir sekarang bukan lagi opsi terakhir. Ia masuk dalam rencana jangka panjang negara,” ujarnya.

Agus juga menyinggung potensi ekonomi, termasuk pembukaan lapangan kerja. “Kalau PLTN terealisasi, kebutuhan tenaga kerja bisa mencapai 6.850 orang. Tapi ini tentu dengan catatan kesiapan SDM dan regulasi yang matang,” katanya.

Namun, narasi kebutuhan energi itu tidak serta-merta menghapus persoalan mendasar lainnya. *Dr. Ahmad Nahwani, ST., MT* menyoroti hasil penilaian kesiapan nasional yang menunjukkan masih adanya celah serius.

“Dari 19 aspek kesiapan nasional, ada tiga yang belum siap. Salah satunya yang paling krusial adalah keterlibatan pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Menurut Ahmad, aspek keterlibatan publik menjadi titik paling rawan karena sangat dipengaruhi oleh opini masyarakat, pengalaman historis, dan tingkat kepercayaan terhadap negara.

“Kalau masyarakat tidak percaya, sehebat apa pun teknologinya akan ditolak. Ini bukan soal teknis, ini soal legitimasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, selama ini strategi komunikasi pemerintah masih bersifat sporadis dan belum berkelanjutan. “Edukasi tidak boleh sekali datang, lalu selesai. Ini butuh proses panjang dan transparan,” ujarnya.

Dari sisi industri, Andri Yanto (Junior Manager PT Thorcon Power Indonesia) mencoba menjawab kekhawatiran publik terkait keselamatan. 

Ia menjelaskan bahwa teknologi yang diperkenalkan saat ini adalah reaktor modular berbasis garam cair atau thorium, yang diklaim lebih aman dibandingkan PLTN konvensional.

“Reaktor ini menggunakan sistem keselamatan pasif. Kalau terjadi gangguan, reaktor akan menstabilkan dirinya sendiri tanpa campur tangan operator,” jelasnya.

Namun, ia menekankan bahwa pengembangan teknologi ini masih berada pada tahap pelisensian dan penelitian, bukan pembangunan PLTN komersial.

“Yang kami bicarakan sekarang adalah demonstration plant. Itu pun direkomendasikan di pulau tidak berpenghuni dan jauh dari pemukiman,” katanya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa *PLTN komersial belum menjadi agenda langsung*, meski publik tetap diminta waspada terhadap arah kebijakan jangka panjang.

Nama Bangka Belitung mencuat sebagai wilayah kajian karena dinilai relatif aman dari ancaman gempa bumi. 

Faktor ini disebut sebagai syarat vital bagi fasilitas nuklir. Namun, Ir. M. Natsir mengingatkan bahwa keamanan geologis tidak otomatis berarti keamanan sosial.

“Masalah kita hari ini bukan cuma soal gempa. Ada isu kemiskinan, pengangguran, kesehatan, hingga ketimpangan pendidikan. Semua ini harus dihitung sebagai dampak sosial PLTN,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kekhawatiran publik soal kesehatan jangka panjang. 

“Isu radiasi dan kanker itu nyata di benak masyarakat. Kalau ini tidak dijawab secara terbuka, jangan berharap ada penerimaan,” tegas Natsir.

Menurutnya, pelibatan masyarakat harus dilakukan sejak awal, bukan setelah keputusan hampir final. 

“Jangan sampai publik hanya jadi penonton dari kebijakan besar yang menyangkut hidup mereka,” katanya.

Diskusi publik ini memperlihatkan satu benang merah: *PLTN adalah opsi energi masa depan yang sedang didorong secara serius, tetapi kepercayaan publik masih menjadi pekerjaan rumah besar.*

Kebutuhan listrik nasional memang terus meningkat, ketergantungan pada energi fosil harus dikurangi, dan target dekarbonisasi tidak bisa ditunda. 

Namun, Bangka Belitung hari ini berada di persimpangan antara janji energi bersih dan kekhawatiran sosial yang belum sepenuhnya terjawab.

Tanpa transparansi, pelibatan publik yang aktif, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada data dan keselamatan, PLTN berpotensi menjadi proyek elitis yang jauh dari aspirasi masyarakat.

Diskusi ini menjadi pengingat keras: energi masa depan tidak hanya soal teknologi dan target, tetapi juga tentang keberanian negara untuk mendengar suara rakyatnya.

(KBO Babel)