Anggaran Miliaran Sapi Meugang Disorot, Kadis Pertanian Aceh Tengah Buka Penjelasan: “Semua Sudah Sesuai Prosedur

CYBERKRIMINAL.COM, ACEH TENGAH - Polemik bantuan sapi meugang bagi masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah terus menjadi perhatian publik. Program bantuan bernilai miliaran rupiah yang bertujuan membantu masyarakat terdampak bencana menjelang Ramadan itu memunculkan sejumlah pertanyaan terkait kualitas ternak, transparansi pengadaan, serta mekanisme pengawasan teknis di lapangan.

Sejumlah aparatur kampung dan masyarakat penerima manfaat sebelumnya mengaku menemukan perbedaan persepsi antara nilai anggaran dengan ukuran sapi yang diterima. Selain itu, persoalan administrasi turut mencuat setelah beberapa reje kampung menyebut belum menerima salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan.

Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Tengah, Nasrun Liwanza, memberikan klarifikasi bahwa proses pengadaan dan distribusi sapi meugang telah dilakukan sesuai prosedur teknis dan melalui mekanisme tim resmi.

Menurutnya, seluruh sapi yang disalurkan telah melalui pemeriksaan kelayakan oleh tenaga teknis, termasuk dokter hewan, dengan standar bobot minimal sekitar 80 kilogram dan dinyatakan layak untuk disalurkan kepada masyarakat.

“Pemeriksaan fisik dan kesehatan sapi dilakukan oleh dokter hewan dan para medis didinas pertanian kabupaten Aceh tengah. Sapi yang disalurkan dinyatakan layak dan sesuai standar teknis,” ujar Nasrun.

Ia menjelaskan, sebelum pengadaan dilakukan, pihak dinas telah melaksanakan survei harga pasar sebagai dasar penentuan harga satuan, termasuk memperhitungkan komponen pajak, ongkos angkut, hingga biaya penyembelihan.

Menurutnya, rekomendasi teknis pengadaan juga telah dituangkan secara tertulis sebagai bagian dari administrasi pelaksanaan program.

Terkait transparansi harga, Nasrun menyebut hasil survei pasar dapat dibuka kepada publik, namun saat ini masih dalam tahap penyelesaian administrasi.

Dalam hal pengawasan, Dinas Pertanian dan Peternakan mengklaim melakukan monitoring langsung di lapangan, mulai dari kedatangan ternak hingga proses penyembelihan sapi meugang di masing-masing kampung.

Menanggapi keluhan sejumlah kampung terkait dokumen BAST, ia mengatakan dokumen tersebut telah disalurkan melalui pihak kecamatan untuk diteruskan ke desa-desa penerima manfaat.

Program bantuan ini, lanjutnya, dilaksanakan dalam waktu yang sangat terbatas setelah anggaran dari pemerintah pusat harus segera direalisasikan.

“Awalnya alokasi direncanakan merata sekitar Rp25-30 juta per kampung , akan tetapi dilakukan musyawarah kembali dengan pertimbangan rusak berat dan besaran jumlah KK, Namun jumlah penerima berbeda-beda sehingga bobot sapi disesuaikan berdasarkan jumlah kepala keluarga, (KK), sehinga pagu menyesuaikan.” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan total sapi yang telah disalurkan mencapai 331 ekor untuk ratusan kampung terdampak, dengan proses verifikasi lapangan dilakukan secara intensif oleh tim penyalur yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan forkopimda.

Nasrun menambahkan, keterlambatan administrasi pencairan anggaran terjadi karena distribusi bantuan harus didahulukan demi memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan tradisi meugang tepat waktu.

“Kami bekerja dalam waktu sangat singkat, hampir 295 kampung harus diverifikasi di lapangan. Program ini dilaksanakan terlebih dahulu agar masyarakat bisa menerima manfaat, sementara administrasi menyusul sesuai mekanisme,” katanya.

Terkait dugaan adanya praktik penggelembungan harga, pihaknya menegaskan seluruh proses pengadaan berada dalam pengawasan tim resmi dan nantinya akan melalui pemeriksaan lembaga audit negara.

“Semua ada timnya dan tercantum dalam SK. Mekanisme pengawasan juga akan diperiksa oleh auditor seperti BPK,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah elemen masyarakat tetap berharap pemerintah daerah membuka data pelaksanaan secara transparan agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, program bantuan sapi meugang dinilai telah membantu masyarakat korban bencana, namun evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan dinilai penting sebagai bagian dari akuntabilitas penggunaan anggaran publik.(***)