Janji Tinggal Janji: Lurah Cilangkap dan Camat Tapos Diduga Abaikan Temuan Proyek Drainase Bermasalah
0 menit baca
CYBERKRIMINAL.COM, DEPOK, 18 November 2025_ Polemik terkait pekerjaan proyek drainase milik Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, kian memanas. Setelah sebelumnya ramai diberitakan secara nasional, termasuk laporan berjudul “Proyek Drainase Cilangkap Diduga Asal Jadi: Lantai Dasar Hanya 2 cm, Jauh di Bawah Standar” yang terbit pada 17 November 2025, aparat wilayah yang seharusnya merespons cepat justru terkesan menghindar dan tidak menunjukkan keseriusan.
Galih Catur Prasatya, Lurah Cilangkap, sebelumnya menjanjikan akan memberikan penjelasan resmi dan bertemu awak media di kantornya. Namun hingga hari ini, janji itu tidak pernah terealisasi. Upaya konfirmasi ulang yang dilakukan jurnalis tidak mendapatkan kepastian waktu maupun penjelasan apapun terkait alasan ketidakhadiran tersebut.
Di sisi lain, Camat Tapos, Jarkasih, juga menunjukkan respons yang tak kalah mengecewakan. Lewat pesan WhatsApp pada 17 November 2025, Jarkasih berjanji akan mengecek langsung lokasi proyek yang diduga bermasalah. Namun ketika dikonfirmasi kembali pada 18 November 2025, ia mengaku belum melakukan pengecekan lapangan dengan dalih adanya agenda lain sehingga belum sempat turun ke lokasi.
Sikap saling melempar waktu dan enggan turun langsung ini memunculkan pertanyaan besar mengenai komitmen aparat Kecamatan Tapos dalam mengawasi proyek berbasis Pokmas. Terlebih, temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa lantai dasar drainase hanya sekitar 2 cm, jauh di bawah standar teknis yang lazim digunakan dalam pekerjaan drainase perkotaan.
Respons lambat dan terkesan abai dari pihak kelurahan maupun kecamatan justru memperkuat dugaan bahwa ada persoalan serius dalam pelaksanaan proyek tersebut. Publik pun menanti adanya tindakan konkret dan transparansi penuh dari para pemangku kebijakan, bukan sekadar janji yang diulang tanpa realisasi.
Masyarakat berharap Lurah Cilangkap dan Camat Tapos segera turun tangan secara langsung, bukan hanya melalui pesan singkat atau janji yang tak pernah ditepati. Pengawasan terhadap anggaran publik tidak boleh dilakukan setengah hati, apalagi jika sudah muncul indikasi pekerjaan asal-asalan yang berpotensi merugikan keuangan negara serta membahayakan fungsi drainase itu sendiri.
