Program MBG Sampang Kembali Tuai Keluhan, GASI Buka Posko Aduan

 

CYBERKRIMINAL.COM, SAMPANG — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa di Kabupaten Sampang kembali menuai sorotan. Yayasan Darunnajah Jrengik kembali disebut-sebut diduga belum memenuhi ketentuan distribusi dan standar gizi SPPG. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa menu hari Jumat dikirim bersamaan dengan menu hari Sabtu (diropel), sementara kualitas sajian dinilai wali murid belum sesuai harapan.

Berdasarkan dokumentasi dan keterangan sejumlah wali murid, menu Jumat (31/10/2025) berisi:

2 potong ayam goreng tepung ukuran kecil

3–4 buah anggur

2 irisan timun

Roti burger kemasan tanpa isian protein memadai

Minuman sari kacang hijau

Sedangkan menu Sabtu yang seharusnya berbeda, disebutkan dikirim dalam waktu yang sama, hanya berupa:

Snack ringan berbahan gandum

Roti kemasan

Susu kotak UHT kecil

Sejumlah aktivis menilai hal ini berpotensi sebagai pelanggaran teknis distribusi dan diduga mengurangi kualitas menu.

“Ini pelanggaran serius, ada ropel menu, unsur gizi minim, anak-anak hanya diberi snack dan roti. Kalau Satgas MBG diam saja, kami akan laporkan ke BGN pusat,” tegas Arif, perwakilan Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), Jumat malam.

Menurut GASI, selain porsi disebut minim, komposisi gizi juga dinilai tidak sesuai juknis MBG yang mewajibkan unsur karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, buah, dan minuman sehat. Aktivis menilai protein hewani terlihat sangat sedikit, sayur hanya dua irisan timun, serta porsi buah tidak proporsional.

“Ini jauh dari standar program pemerintah, anggaran besar, tapi nilai gizi tipis. Ini indikasi kuat pengurangan hak siswa,” tambah Arif.

Sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Sampang, Wakil Bupati Achmad Mahfud dinilai perlu turun langsung melakukan pengecekan agar polemik tidak berkepanjangan.

“Kami mendesak Wabup Achmad Mahfud bertindak cepat, jangan biarkan pelanggaran ini jadi budaya,” ucap Arif.

GASI memastikan akan mengawal temuan lapangan tersebut dan menyebut siap membawa persoalan ke: ✅ Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat

✅ Aparat penegak hukum bila ditemukan indikasi kerugian negara

Aktivis juga mengingatkan bahwa MBG merupakan program nasional untuk menekan stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan. Bila menu dianggap tidak sesuai standar gizi, dikhawatirkan tujuan program tidak tercapai.

GASI memberi waktu kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan dan informasi dari masyarakat. Jika tidak ada langkah tindak lanjut, aktivis berencana mengirim surat resmi ke BGN pusat awal pekan depan.

GASI juga membuka posko aduan bagi wali murid dan sekolah yang mengalami hal serupa.

Tim