CYBERKRIMINAL.COM, RAJA AMPAT, PAPUA — Dua kelompok aktivis, yakni Aktivis Lingkungan Matahari dan Aktivis Raswa yang tergabung dalam Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB), menyuarakan keprihatinan mendalam atas kerusakan lingkungan yang terus terjadi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam forum komunikasi yang digelar baru-baru ini, para aktivis menyoroti indikasi praktik korupsi dan lemahnya pengawasan pemerintah dalam menjaga kelestarian alam Papua.
Forum yang juga dihadiri tokoh adat, perwakilan masyarakat lokal, dan media ini menjadi ajang konsolidasi lintas gerakan untuk menyatukan langkah menghadapi ancaman serius terhadap salah satu ekosistem laut terkaya di dunia.
> "Raja Ampat bukan sekadar kawasan wisata atau ladang investasi. Ini adalah rumah bagi ribuan spesies, serta sumber kehidupan masyarakat adat Papua. Perusakan di sini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan lingkungan," tegas Zefferi , juru bicara Aktivis Lingkungan Matahari.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah maraknya pemberian izin usaha tambang dan pembangunan infrastruktur skala besar yang diduga tidak melalui prosedur yang transparan dan partisipatif. Aktivis Raswa, yang selama ini aktif memantau kebijakan daerah, mengungkapkan adanya indikasi kuat praktik suap dan gratifikasi dalam proses perizinan.
> "Kami menemukan jejak transaksi mencurigakan antara pihak swasta dan oknum pejabat daerah dalam pemberian izin usaha yang justru menghancurkan ekosistem laut dan hutan Papua," ungkap Dede Mulyana dari Aktivis KPKB
Sebagai tindak lanjut dari forum ini, para peserta sepakat membentuk sebuah koalisi advokasi bersama bernama Koalisi Bersatu untuk Papua Lestari. Koalisi ini akan fokus pada advokasi hukum, audit izin lingkungan, serta kampanye publik di tingkat nasional dan internasional.
Forum ini juga menghasilkan lima seruan penting:
1. Penghentian segera segala bentuk aktivitas industri ekstraktif di Raja Ampat.
2. Audit menyeluruh terhadap semua izin usaha yang dikeluarkan di wilayah tersebut.
3. Pemulihan ekosistem yang rusak dan pertanggungjawaban dari pelaku perusakan.
4. Pelibatan masyarakat adat dalam setiap kebijakan pengelolaan wilayah.
5. Transparansi dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.
Para aktivis menegaskan bahwa gerakan penyelamatan Raja Ampat tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi nyata antara masyarakat adat, lembaga hukum, jurnalis, dan masyarakat sipil lainnya.
> "Kami tidak hanya bicara tentang pohon dan karang. Kami bicara tentang harga diri dan masa depan Papua," tutup Zefferi