CYBERKRIMINAL.COM, LANGSA, PROVINSI ACEH - LSM Bungeong Lam Jaroe telah mengirimkan surat kepada Presiden RI terkait program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diduga memiliki aroma politis. LSM tersebut meminta agar Presiden RI melakukan investigasi dan mengambil tindakan tegas terhadap kemungkinan penyalahgunaan program BPNT untuk kepentingan yang diduga politik.
LSM Bungeong Lam Jaroe berharap bahwa Presiden RI dapat memastikan bahwa program BPNT digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin dan rentan, bukan untuk kepentingan politik atau golongan tertentu. Mereka juga meminta agar pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program BPNT.
Program BPNT semestinya haruslah ber akutebel dan bertranparansi, karena bantuan tersebut bukanlah milik dinas sosial dan kepala desa berserta keroni -keroninya, maka dari situ kami selaku lembaga swadaya masyarakat bungoeng lamnjaroe meminta kepada bapak Kapolres langsa selaku penegak hukum di kota Langsa, tolong segera di periksa oknum petugas yang membidangi program BPNT ( bantuan pangan non tunai) baik dari dinas sosial sampai dengan tingkat desa simpang wei, kecamatan Langsa Timur, apakah ada dugaan yg melibatkan bantuan tersebut telah di lakukan politisi oleh segelintir oknum-oknum tertentu baik di desa simpang wei dan dinas sosial kalau perlu tolong juga di periksa pendamping-pendamping dari tingkat desa mau pun tingkat dinas yang terkait di dalam persoalan ini. ujar Zulfadli.S.sos.i.MM. selaku aktivis di LSM Bungoeng Lam Jaroe. Menyatakan kepada media ini di sejumlah awak media di sebuah Caffe di kota Langsa, sekira pukul 09,30 wib, ( Sabtu 14/6/2025)
Seorang warga Gampong Simpang Wie, Kecamatan Langsa Timur, mengeluhkan ketidakadilan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Nisial S, seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang masih duduk di bangku sekolah tingkat SD hingga SMK, menyatakan kepada LSM Bungeong Lam Jaroe, menyuarakan keluhannya,, dan berharap agar Kapolres Langsa dapat mengambil langkah tegas terhadap dugaan politisasi bantuan sosial oleh oknum Dinas Sosial dan aparatur desa. Ujar seorang ibu rumah tangga menyatakan kepada bung jol seorang Aktivis kemanusiaan.
“Disis lainnya..' Ibu rumah menyatakan kepada Atifvis kemanusiaan kepada Bung jol..." Bahwa Saya hanya menerima BPNT tiga kali pada tahun 2021, dan sejak tahun 2022 hingga 2023 dan 2024 samapai 2025 sekarang tidak pernah lagi mendapatkannya. Padahal kartu bantuan saya masih aktif hingga September 2025,” ujar Nisial S menyatakan kepada bung jol lewat media ini, Kamis (12/6/2025).
Ia mengaku sudah melaporkan permasalahan ini kepada oknum Geuchik setempat, Nisial Ibnu. Namun, meskipun telah diminta untuk menyerahkan ulang datanya guna dimasukkan kembali ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bantuan tak kunjung diterima hingga saat ini. Menurut nya nisial S menyatakan kepada bung jol, bahwa di pertengahan bulan Ramadhan di bulan Maret Tahu 2025 pihak Dinas sosial kota Langsa pernah melakukan pendataan ulang dengan sejumlah warga gampong simpang wie, dikantor desa. Namun kenapa sampai saat ini saya tidak dapat menerima bantuan BPNT tersebut, dan baru baru ini sebagian warga diduga telah menerima bantuan tersebut dan telah mengambil manfaat tersebut melalui Bank terkait.. " Terang nya menyatakan kepada bung jol.
Lalu beliau menimpalnya kembali. Saya selaku aktivis akan tetap berusaha membantu hal ini dan bahkan saya telah menyuratkan ke Presiden-RI karena di duga banyak program negara di duga di politisasi oleh oknum-oknum di daerah dan ini kerap terjadi beberapa tahun yang lalu. Tutup bung Zul di media ini lewat rilisnya.
Sehingga rilis ini sampai kemeja Red dan belum ada tanggapan resmi dari pihak teekait, dan di sisi lainnya pihak LSM Bungeong Lam Jaroe terus mengawal keluhan warga.
( Tim /Redaksi)