CYBERKRIMINAL.COM, JAKARTA – Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) menyatakan komitmennya untuk mengawal temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait penggunaan anggaran di Provinsi Banten. Langkah ini sebagai bentuk sinergi antara lembaga pemantau independen dan lembaga negara dalam mengawasi keuangan daerah.
Beberapa hari lalu, Humas KPKB, M. Rojai, mendatangi kantor BPK RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dalam kunjungannya, ia secara resmi melayangkan surat permintaan data terkait temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.
“Kami meminta data hasil audit BPK terkait temuan di seluruh kabupaten dan kota di Banten. Ini penting agar kami bisa menindaklanjuti dan melaporkannya jika ditemukan indikasi penyimpangan atau korupsi,” ujar M. Rojai kepada wartawan.
Menurut Rojai, KPKB akan terus mendorong sinergi antara masyarakat sipil dan institusi negara dalam pemberantasan korupsi. Ia juga menegaskan bahwa pengawalan terhadap hasil audit BPK merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di daerah.
“Kami ingin bersinergi dengan BPK RI untuk memastikan bahwa setiap temuan bisa ditindaklanjuti. Bila ada indikasi pelanggaran hukum, KPKB akan segera membuat laporan resmi ke aparat penegak hukum,” tambahnya.
KPKB menyatakan akan segera menyiapkan langkah-langkah lanjutan, termasuk investigasi lapangan, jika data yang diminta telah diberikan oleh BPK RI. Lembaga ini juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyelewengan dana publik, terutama di tingkat daerah.