CYBERKRIMINAL.COM, PANGKALPINANG, 29 April 2025 - Aktivitas tambang timah ilegal (panel) di kawasan Teluk Bayur, Kota Pangkalpinang, kini makin tak terkendali. Ironisnya, situasi ini justru seperti dibiarkan oleh aparat penegak Perda yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menertibkan pelanggaran hukum, khususnya Satpol PP Kota Pangkalpinang.
Kasat Pol PP Pangkalpinang, Efran, hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. Sikap bungkam tersebut memicu kecurigaan publik. Muncul dugaan keras bahwa terdapat aliran “upeti” dari pihak pengelola tambang ilegal kepada oknum di lingkungan Satpol PP.
Tak hanya itu, informasi yang diterima tim jurnalis menyebutkan bahwa salah satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang juga disebut-sebut terlibat langsung dalam aktivitas tambang ilegal di lahan milik Pemkot.
Saat team media kompirmasi permasalahan tambang timah ilegal di panel sama kepala dinas kota Pangkalpinang inisial Ir dengan pesan singkat wshatsapp bahwa ada berapa pron milik bapak yang ada di panel tapi sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali.memilih bungkam
Keberadaan tambang liar ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai aspek lingkungan dan sosial. Kebisingan dan kerusakan lahan yang merupakan aset pemerintah daerah kini menjadi pemandangan harian di Teluk Bayur. Warga sekitar mengaku resah dan merasa diabaikan oleh pemerintah kota.
“Kami menduga ini bukan sekadar pembiaran. Ini sudah sistematis. Kalau tidak ada yang melindungi, mana mungkin mereka bisa sebebas ini?” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, belum ada satu pun langkah konkret yang diambil Satpol PP Pangkalpinang untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Situasi ini menimbulkan dugaan adanya praktik “main mata” antara pelaku tambang dan oknum aparat.
Masyarakat kini menuntut transparansi dan tindakan tegas dari pemerintah kota Pangkalpinang. Jika tidak ada respons serius, publik mengkhawatirkan rusaknya kepercayaan terhadap institusi penegak perda dan aparat pemerintahan secara keseluruhan.
“Jangan tunggu konflik sosial meledak dulu baru turun tangan. Pemerintah harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat,” tegas salah satu tokoh masyarakat Teluk Bayur.
Publik kini menanti: akankah Pemerintah Kota Pangkalpinang berani menindak tegas tambang ilegal dan para oknum yang bermain di baliknya? Atau justru terus bungkam demi mempertahankan ‘zona nyaman’?
(Tim Jurnalis)